Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BANYAK cara sebuah buku muncul ke permukaan. Namun, buku yang satu ini, beberapa hari silam, cukup mengundang perhatian di jagat media sosial dengan nasib yang agak unik.
Demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi.
Pernyataan soal kekosongan kepemimpinan tersebut tidak ada hubungan dengan isu kepemimpinan di Istana Presiden.
Perbaikan dari bawah bisa dimulai dari penguatan solidaritas antarkelompok warga yang terbelah akibat politik populisme yang memanipulasi identitas SARA.
KEKUASAAN oligarki saat ini semakin tumbuh subur di Indonesia.
Kekuasaan yang dimiliki para oligarki berdampak pula pada munculnya intoleransi ekonomi.
Pemerintah menyebut yang ada ialah proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana.
Baidowi menekankan, adanya partai politik bukan sekedar nama, namun dibutuhkan eksistensi untuk dikenal luas oleh masyarakat.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, selama ini, pihaknya melihat ada banyak praktik ancaman politik yang dilancarkan pemerintah.
56.4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tidak tahu/tidak jawab 6.3%.
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Abraham Samad menerima penghargaan Teropong Demokrasi Award.
“Kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan procedural,’’ kata Wapres
Mahfud mengaku bahwa Rachmawati juga sepakat jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, nomokrasi akan bekerja. Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum.
Ketakutan menyatakan pendapat dan aparat yang dinilai semakin semena-mena dalam menangkap warga yang berbeda pandangan dengan penguasa menjadi alasannya.
Dalam sebuah masyarakat modern, dan plural, seperti Indonesia, pelibatan seluruh elemen bangsa hanya mungkin lewat sebuah proses demokrasi.
PENELITI senior LIPI Siti Zuhro mengatakan bahwa untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi ini, pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan
PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada, ialah satu wujud dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi.
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan stabilitas.
Alasan utama di balik kekecewaan terhadap demokrasi di kalangan anak muda adalah ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved