Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JUNTA militer Myanmar mengungkapkan bahwa aksi protes terhadap pemerintahannya telah berkurang karena masyarakat menginginkan perdamaian.
Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyidaw, bahwa negara itu kembali normal dengan kantor kementerian pemerintah serta bank akan segera beroperasi penuh.
"Alasan mengurangi protes adalah karena kerja sama masyarakat yang menginginkan perdamaian, kami hargai," kata Zaw Min Tun.
"Kami meminta masyarakat untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan dan membantu mereka,” imbuhnya.
Zaw Min Tun mengatakan militer telah mencatat 248 kematian dan dia membantah bahwa senjata otomatis telah digunakan. “Enam belas polisi juga tewas,” katanya.
Sementara itu, pasukan menembakkan senapan ke pengunjuk rasa anti-kudeta pada Jumat (9/4) di Kota Bago, menurut saksi dan laporan berita. “Sedikitnya 10 orang tewas dan tubuh mereka ditumpuk di sudut sebuah pagoda,” kata mereka.
Berita Myanmar Now dan Mawkun mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dan banyak lainnya terluka. Mereka menuturkan, tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah korban yang tepat karena pasukan telah menutup daerah dekat pagoda.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP) mengatakan 614 orang, termasuk 48 anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan lebih dari 2.800 orang ditahan.
"Kami direndahkan oleh keberanian dan martabat mereka," kata sekelompok 18 duta besar di negara itu tentang para pengunjuk rasa dalam pernyataan bersama.
Sebanyak 18 duta besar di Myanmar membuat pernyataan bersama tentang para pengunjuk rasa. "Kami segan terhadap keberanian dan martabat mereka," kata kelompok duta besar tersebut.
"Kami berdiri bersama untuk mendukung harapan dan aspirasi semua orang yang percaya pada Myanmar yang bebas, adil, damai dan demokratis. Kekerasan harus dihentikan, semua tahanan politik harus dibebaskan dan demokrasi harus dipulihkan,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh duta besar Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya.
"Saran dari negara tetangga dan negara besar serta orang-orang kuat dalam politik, kami menghormati mereka," kata Zaw Min Tun.
Dia juga menuduh anggota Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi melakukan pembakaran dan mengatakan kampanye protes itu dibiayai oleh uang asing, tetapi tidak memberikan rincian.
Aung San Suu Kyi dan banyak rekan partainya ditahan sejak kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan laporan bahwa beberapa anggota komunitas internasional tidak mengakui pemerintah militer adalah berita palsu.
"Kami bekerja sama dengan negara asing dan bekerja sama dengan negara tetangga," kata juru bicara itu.
Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, ingin mengunjungi Myanmar tetapi mengatakan dia telah ditolak oleh para jenderal. Dia mengatakan pada hari Jumat telah tiba di Bangkok, ibu kota negara tetangga Thailand.
"Saya menyesal Tatmadaw menjawab saya kemarin karena mereka tidak siap menerima saya," kata Schraner Burgener di akun Twitter resminya, merujuk pada militer Myanmar.
"Saya siap untuk berdialog. Kekerasan tidak pernah menghasilkan solusi damai yang berkelanjutan,” tandasnya. (Aiw/CNA/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved