Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
JUNTA militer Myanmar mengungkapkan bahwa aksi protes terhadap pemerintahannya telah berkurang karena masyarakat menginginkan perdamaian.
Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyidaw, bahwa negara itu kembali normal dengan kantor kementerian pemerintah serta bank akan segera beroperasi penuh.
"Alasan mengurangi protes adalah karena kerja sama masyarakat yang menginginkan perdamaian, kami hargai," kata Zaw Min Tun.
"Kami meminta masyarakat untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan dan membantu mereka,” imbuhnya.
Zaw Min Tun mengatakan militer telah mencatat 248 kematian dan dia membantah bahwa senjata otomatis telah digunakan. “Enam belas polisi juga tewas,” katanya.
Sementara itu, pasukan menembakkan senapan ke pengunjuk rasa anti-kudeta pada Jumat (9/4) di Kota Bago, menurut saksi dan laporan berita. “Sedikitnya 10 orang tewas dan tubuh mereka ditumpuk di sudut sebuah pagoda,” kata mereka.
Berita Myanmar Now dan Mawkun mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dan banyak lainnya terluka. Mereka menuturkan, tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah korban yang tepat karena pasukan telah menutup daerah dekat pagoda.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP) mengatakan 614 orang, termasuk 48 anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan lebih dari 2.800 orang ditahan.
"Kami direndahkan oleh keberanian dan martabat mereka," kata sekelompok 18 duta besar di negara itu tentang para pengunjuk rasa dalam pernyataan bersama.
Sebanyak 18 duta besar di Myanmar membuat pernyataan bersama tentang para pengunjuk rasa. "Kami segan terhadap keberanian dan martabat mereka," kata kelompok duta besar tersebut.
"Kami berdiri bersama untuk mendukung harapan dan aspirasi semua orang yang percaya pada Myanmar yang bebas, adil, damai dan demokratis. Kekerasan harus dihentikan, semua tahanan politik harus dibebaskan dan demokrasi harus dipulihkan,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh duta besar Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya.
"Saran dari negara tetangga dan negara besar serta orang-orang kuat dalam politik, kami menghormati mereka," kata Zaw Min Tun.
Dia juga menuduh anggota Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi melakukan pembakaran dan mengatakan kampanye protes itu dibiayai oleh uang asing, tetapi tidak memberikan rincian.
Aung San Suu Kyi dan banyak rekan partainya ditahan sejak kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan laporan bahwa beberapa anggota komunitas internasional tidak mengakui pemerintah militer adalah berita palsu.
"Kami bekerja sama dengan negara asing dan bekerja sama dengan negara tetangga," kata juru bicara itu.
Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, ingin mengunjungi Myanmar tetapi mengatakan dia telah ditolak oleh para jenderal. Dia mengatakan pada hari Jumat telah tiba di Bangkok, ibu kota negara tetangga Thailand.
"Saya menyesal Tatmadaw menjawab saya kemarin karena mereka tidak siap menerima saya," kata Schraner Burgener di akun Twitter resminya, merujuk pada militer Myanmar.
"Saya siap untuk berdialog. Kekerasan tidak pernah menghasilkan solusi damai yang berkelanjutan,” tandasnya. (Aiw/CNA/OL-09)
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved