Pengamat : Pertemuan ASEAN Cukup Menekan Junta Myanmar

PENGAMAT hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan tekanan dari pertemuan ASEAN Leaders Meeting (ALM) untuk junta militer Myanamar cukup kuat.

"Iya (pertemuan ALM) memberi tekanan kepada junta militer Myanmar. Cukup kuat tekanan dari pertemuan tersebut untuk junta. Pertemuan itu nuansanya diplomatik, tapi bahasanya militer, kotaknya diplomatik tapi isinya keras," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (25/4).

Menurut Rezasyah, pertemuan tersebut akan mendorong militer Myanmar untuk berubah. Dan dari kalangan oposisi, katanya, akan ada keikhlasan untuk berdialog. "Bagi mereka, ini saat yang terbaik untuk berdialog, ini momentumnya lagi pas," ucapnya.

Usai pertemuan ALM tersebut, kata Rezasyah, masih diperlukan kerja keras yang bernuansa damai dari ASEAN terkait krisis di Myanmar. Penyelesaian krisis tersebut, lanjutnya, menuntut kombinasi antara hukum internasional dengan kearifan regional.

Selain kerja keras, yang perlu diperhatikan ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar adalah kemampuan untuk menetralisir pemberitaan yang buruk soal Myanmar.

"Jangan sampai pemerintah Myanmar merasa 'saya berusaha berperilaku baik ke depan, mengapa saya dipermalukan', mereka tentu punya alasan sendiri mengapa terjadi kekerasan di sana," terangnya.

Terkait utusan khusus ASEAN, Rezasyah mengatakan bahwa orang yang ditunjuk tersebut sebaiknya memiliki nama baik di dalam negerinya sendiri, memiliki reputasi internasional, berpengalaman mengelola ASEAN dan bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar.

Jika dari Indonesia, ia mengusulkan dua nama, yaitu Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa. "Hassan Wirajuda, beliau berhasil menyelesaikan konflik di Filipina. Marty Natalegawa, beliau memiliki penguasaan hukum internasional yang tinggi, diplomasi yang tinggi," kata Rezasyah.

Ia pun mengingatkan bahwa utusan khusus tersebut harus benar-benar disetujui oleh ASEAN. Dikatakannya, jangan sampai penunjukkan utusan khusus tersebut menjadi permasalahan baru dalam mengatasi krisis di Myanmar. (Nur/OL-09)