Parpol Afiliasi Militer Klaim Menang Telak di Pemilu Myanmar

PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer. Klaim tersebut disampaikan seorang pejabat senior partai kepada AFP di tengah peringatan dari pemantau demokrasi bahwa pemilu itu justru akan mengokohkan kekuasaan militer, Senin (29/12).

Militer Myanmar merebut kendali pemerintahan melalui kudeta pada 2021. Namun pada Minggu (28/12), junta membuka proses pemungutan suara dalam pemilu bertahap yang akan berlangsung selama sebulan. Menurut mereka, ini bertujuan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

"Kami memenangkan 82 kursi majelis rendah di kota-kota yang menyelesaikan penghitungan suara dari total 102 kursi," kata seorang pejabat senior Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Ia menambahkan bahwa partainya juga menyapu bersih delapan kota di ibu kota Naypyidaw. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil secara resmi.

Baca juga : ASEAN Putuskan tidak Kirim Pengamat Pemilu Myanmar 28 Desember

Dalam pemilu terakhir pada 2020, USDP mengalami kekalahan telak dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Namun NLD dibubarkan setelah kudeta dan tidak tercantum dalam surat suara pada pemungutan suara Minggu.

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi ditahan sejak kudeta yang memicu konflik bersenjata dan perang saudara di berbagai wilayah Myanmar. Sejumlah aktivis, diplomat Barat, serta kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penyelenggaraan pemilu tersebut. 

Mereka menilai proses ini berlangsung di tengah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan daftar kandidat yang didominasi tokoh-tokoh pro-militer. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum Myanmar belum merilis hasil resmi. Dua tahap pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari.

Baca juga : Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, Dawkhinkyi Foundation Membangun Masa Depan Myanmar

"Pandangan saya tentang pemilu ini jelas. Saya sama sekali tidak mempercayainya," sebut Min Khant, warga Yangon, pada Senin (29/12). 

"Kami telah hidup di bawah kediktatoran," lanjut pria berusia 28 tahun itu. "Bahkan jika mereka mengadakan pemilu, saya rasa tidak akan ada hal baik yang dihasilkan karena mereka selalu berbohong," tegasnya.

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai perpanjangan tangan sipil dari militer. Mereka menyebut sejumlah mantan perwira menduduki posisi kepemimpinan penting di dalam partai tersebut.

Usai pemungutan suara itu, panglima militer Min Aung Hlaing menyatakan bahwa angkatan bersenjata dapat dipercaya untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil. "Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil," ujarnya kepada wartawan di Naypyidaw. 

"Ini diorganisasi oleh militer. Kami tidak akan membiarkan citra kami ternoda," tambahnya. (AFP/I-2)