ASEAN Putuskan tidak Kirim Pengamat Pemilu Myanmar 28 Desember

BLOK negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memutuskan tidak mengirim tim pengamat resmi ke pemilu Myanmar yang dijadwalkan pada 28 Desember mendatang. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi upaya junta militer mengantongi pengakuan internasional atas proses politik yang mereka sebut sebagai langkah menuju rekonsiliasi.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada AFP, kemarin, bahwa keputusan tersebut diambil karena tidak tercapai konsensus antaranggota ASEAN. 

"Artinya, tidak ada pengamat ASEAN, tetapi negara-negara ASEAN bebas mengirimkan pengamat secara bilateral," kata seorang diplomat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Seorang diplomat lain membenarkan hal serupa.

Baca juga : Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Solusi Damai di Myanmar dan Konflik Thailand-Kamboja

Ketua ASEAN sekaligus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menyerukan gencatan senjata segera. Ia menegaskan bahwa penghentian kekerasan serta dialog politik inklusif harus menjadi langkah awal sebelum pemilu digelar. 

Dalam pernyataan yang dirilis Minggu (26/10) malam, para pemimpin dari 11 negara anggota ASEAN menyatakan keprihatinan mendalam terhadap konflik di Myanmar dan memperingatkan tentang kurangnya kemajuan substantif menuju perdamaian. Keputusan ASEAN untuk tidak mengirim pengamat dinilai akan melemahkan upaya junta mencari legitimasi politik. 

"Tidak akan ada bukti kredibel yang menunjukkan bahwa pemilu yang bebas dan adil diselenggarakan," kata Mustafa Izzuddin, analis hubungan internasional dari Solaris Strategies Singapura. Pemungutan suara juga tidak akan berlangsung di banyak wilayah Myanmar yang masih dikuasai kelompok prodemokrasi dan milisi etnis bersenjata. 

Baca juga : ASEAN Kucilkan Junta Myanmar

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021 membawa serangkaian bencana. "Desa-desa dibom atau dibakar, ribuan orang tewas, jutaan orang mengungsi, dan stabilitas regional terancam. Militer menyerang warga sipil yang seharusnya mereka lindungi. Kini muncul momok pemilu di tengah konflik aktif," ujarnya di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia.

Sejumlah organisasi internasional turut mengkritik langkah junta. Human Rights Watch menyebut pemilu itu sebagai tipuan. Amnesty International menuduh militer Myanmar melakukan taktik represif dan menangkap siapa pun yang kritis terhadap pemilu tersebut.

Dari pihak Uni Eropa, Komisaris Kajsa Ollongren menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengirim pemantau karena pemilu itu tidak bebas dan tidak adil. "Berdasarkan kriteria ini, kami tidak akan mengirimkan pemantau ke sesuatu yang tidak kami akui sebagai pemilu," tegasnya.

Myanmar masih tercatat sebagai anggota ASEAN, meski para pemimpin militernya dilarang menghadiri pertemuan resmi blok tersebut sejak kudeta 2021. Saat ini ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan anggota terbaru, Timor Leste, yang bergabung pada Minggu lalu.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, sebelumnya juga mendesak ASEAN agar tidak melegitimasi sandiwara junta dengan mengirim pengamat. Ia memperingatkan bahwa mengakui pemilu curang hanya akan memperburuk krisis dan membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung. (I-2)