ASEAN Kucilkan Junta Myanmar

ASEAN kembali melanjutkan pengucilan junta Myanmar di forum resmi. Kali ini junta tidak diundang dalam pertemuan retreat para menteri luar negeri (Menlu) blok tersebut di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1).

"Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diberlakukan. Kali ini, Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar," kata Menlu Retno Marsudi dalam press briefing, Senin (29/1).

Sekali lagi, kata Retno, Myanmar hadir pada non-political level. Pertemuan ini dilakukan dalam dua sesi. Pertama membahas prioritas Laos sebagai Ketua ASEAN dan follow-up dari KTT sebelumnya, termasuk di antaranya implementasi lima poin konsensus (5PC).

Baca juga : Menlu Retno Suarakan Nasib Pengungsi Rohingya dan Palestina

Sesi kedua membahas situasi kawasan dan internasional. Pada sesi pertama, menurut Retno, dia menyampaikan Indonesia menyampaikan dukungan terhadap keketuaan dan prioritas Laos tahun ini.

Baca juga : Seorang WNI Dievakuasi dari Wilayah Konflik di Myanmar

"Tiga isu utama yang saya angkat, pertama saya menyampaikan hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti oleh keketuaan Laos antara lain mengarus-utamakan isu maritim, melalui the ASEAN Maritime Forum (AMF)/Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dan inisiatif maritim lain," paparnya.

Juga pentingnya dilanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue, second ASEAN Interreligious and Intercultural Dialogue Conference, second ASEAN Blue Economy Forum dan Finalisasi TOR ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy.

Kedua, lanjut Retno, mengenai situasi di Myanmar. Indonesia menyambut baik komitmen ulang para menlu ASEAN untuk menjadikan 5PC sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis.

Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai Ketua tahun ini. Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC.

"Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat, agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu. Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme Troika," ucapnya.

Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif. Kemudian mengenai engagement dengan external partner ASEAN, Indonesia mengharapkan selalu dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN.

"Saya juga menyoroti isu Rohingya. Saya tekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat," paparnya.

Isu terakhir, kata Retno, mengenai peta jalan Timor Leste (TL) menjadi anggota penuh ASEAN. Kesiapan Indonesia untuk terus membantu TL dalam memenuhi peta jalan tersebut menuju keanggotaan penuh di ASEAN.

Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education including ASEAN study, dan customs reform and modernization. (Z-8)