Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
NASIB pengungsi etnis Rohingya dan Palestina yang terusir dari Tanah Air masing-masing menjadi konsen Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Global Refugee Forum (GRF), Jenewa, Swiss, Rabu (13/12).
Seluruh penduduk dunia, khususnya para pemangku kebijakan memiliki kewajiban menghentikan penyebab kedua etnis itu menjadi pengungsi.
"Dalam GRF, saya menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia," kata Retno dalam keterangannya Kamis (14/12).
Baca juga : Temui UNHCR, Ini Sikap Indonesia soal Pengungsi Rohingya
Retno mengatakan, forum tersebut bertujuan untuk melihat kemajuan komitmen negara dan stakeholders lain yang telah disampaikan pada 2019.
Forum juga membahas isu-isu terkait masalah pengungsi, termasuk burden-responsibility sharing; serta membahas respon-respon yang perlu dilakukan secara komprehensif.
Forum ini dihadiri oleh lebih dari 140 negara. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi sangat penting khususnya di tengah tantangan masuknya para pengungsi Rohingya.
Baca juga : Dunia Apresiasi Peran Aktif Indonesia atas Palestina
Retno mengatakan, akar masalah pengungsi ini harus dapat diselesaikan. Dirinya mengingatkan bahwa semua delegasi di forum tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang, konflik, dan menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.
"Kewajiban ini juga berlaku untuk Palestina. Rakyat Palestina telah terusir dari rumah dan tanah mereka dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tanah mereka direbut dan diambil," jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, rakyat Gaza menjalani mimpi buruk mereka karena upaya untuk genjatan senjata terus menghadapi hambatan. Sementara itu, di Myanmar kekerasan terus terjadi yang memaksa kaum Rohingya meninggalkan rumah mereka yaitu Myanmar.
Baca juga : Indonesia Tegaskan Tindakan Israel Bunuh Warga Sipil Gaza bukan Self Defence
"Karena itu, saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka," katanya.
Selain itu, di dalam Forum GRF, Retno juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia.
Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi. Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional.
Baca juga : Diveto AS, Retno Sesalkan Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO.
"Saya juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan UNODC, UNHCR dan juga IOM dalam penanganan masalah ini," ungkapnya.
Selain itu, dia juga menekankan kewajiban menerima resettlement bagi negara pihak Konvensi Pengungsi. Proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban.
Baca juga : PBB Ingatkan Ledakan Kematian Anak Gaza karena Bencana Kelaparan
Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi. Di dalam pertemuan GRF, sebagai penutup, Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memperkuat komitmennya khususnya melalui kerja sama dalam kerangka Bali Process.
"Itu sebagai adalah forum kerja sama dan konsultasi bagi penanganan tindak pidana people smuggling, trafficking in persons dan tindak pidana terkait lainnya antara negara asal, negara transit dan negara tujuan," pungkasnya. (Z-4)
Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap pertama untuk warga Gaza yang diberangkatkan dan dilepas langsung Presiden Jokowi pada Sabtu (4/11).
Menurutnya infrastruktur pendidikan sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia yang menjadi landasan masa depan masyarakat.
Pada urun waktu 25 April hingga 2 Mei 2021, di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya, mengalami lonjakan kasus baru Covid-19 yang tergolong tinggi.
Pertemuan pertama yang dilakukan secara langsung tersebut, kata Retno, itu menunjukkan betapa pentingnya isu mengenai Palestina.
Vote No dalam Resolusi R2P merupakan kesempatan yang terlewatkan bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan menyuarakan penolakannya terhadap kejahatan kemanusiaan.
Pertama, ialah dihentikannya kekerasan dan tindakan militer untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa.
Otoritas Bangladesh melarang pengungsi Rohingya meninggalkan kamp. Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di negara itu mencapai 920 ribu orang.
PBB menegaskan junta Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan dalam skala besar.
Merespons dengan cepat, Tim ASAR Humanity cabang Aceh bergerak ke lokasi membantu memberi makanan untuk para pengungsi Rohingya dengan mendirikan Dapur Umum di Desa Bluka Teubai.
Imigran Rohingya yang melarikan diri tersebut terdiri atas delapan laki-laki dewasa, empat perempuan dewasa, dan 11 anak-anak.
SEBUAH unit polisi elit Bangladesh terlibat dalam pemerasan, pelecehan, dan penangkapan yang salah terhadap pengungsi Rohingya
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan ASEAN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved