Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PENELITI politik Saiful Mujani menekankan demokrasi membantu untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bukan saja soal pertumbuhan ekonomi. Dalam demokrasi pembangunan merupakan insentif bagi politik yang menimbulkan reward and punishment bagi politisi.
"Kenapa demokrasi membantu pertumbuhan ekonomi, dalam demokrasi pembangunan merupakan satu insentif bagi politis. Dalam demokrasi bukan sistem lain hasil kerja politik dikasih reward tapi jika gagal maka diberi punishment. Dalam demokrasi elit berusaha memuaskan publik," terangnya dalam diskusi daring Tadarus Demokrasi, Sabtu (1/5).
Peran publik dalam demokrasi sangatlah penting dan hanya dalam demokrasi masyarakat bisa bicara secara bebas. Oleh karena itu pemerintah punya kepentingan berkinerja dengan baik.
"Ada tuntutan ril dari masyarakat kenapa mereka harus kerja baik. Adanya media yang kritis, suara yang vokal itu hanya ada di kondisi demokrasi. Kinerja pemerintah berhubungan kemudian dengan penialian masyarakat puas atau tidak puas," paparnya.
Baca juga: Moeldoko Apresiasi May Day Berjalan Damai dan Taat Prokes
Mekanisme demokrasi yang rasional bisa terganggu apabila dalam demokrasi terjadi polarisasi degan politik identitas. Dengan demikian dibutuhkan cara dalam kondisi masyarakat yang sangat bertumpu pada politik indentitas. Maka demokrasi antara politisi dan partai harus mempertimbangkan aspek identitas tersebut.
"Sejauh ini di tingkat nasional yang terjadi politik identitas tapi itu bisa dikontrol. Pada beberapa kasus politik identitas kita masih sngat kuat dan bisa menghambat reward and punishment tersebut. Contoh kasus Ahok di Jakarta yg menilai kerjanya bagus tapi publik tidak memilih Ahok"
Dia menilai selama ini kondisi demokrasi tidak lantas membuat ekonomi ambruk. Presiden Joko Widodo sejak awal telah memberi perhatian lebih kepada pembangunan ekonomi yang secara umum disampaikan sebesar 70%.
"Secara umum secara prioritas oleh Jokowi pembangunan ekonomi seperti dalam pernyataannya lebih dari 70% ke pembangunan ekonomi sangat sedikit perlunya pembangunan demokrasi. Maka hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi maka itu diabaikan atau dilangkahi," ucapnya.
Menurut hasil studi terjadi kemunduran demokrasi di berbagai dunia saat ini. Kemerosotan tersebut berasal dari tindakan dan sikap hasil dari demokrasi itu sendiri.
"Tapi hasil demokrasi itu mau memperlemah demokrasi itu sendiri dan itu terjadi daei berbagai negara," tukasnya. (OL-4)
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Jazilul mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum yang berlangsung dalam suasana serius tapi santai itu akan membahas seputar koalisi dan Pemilu 2024.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved