Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI politik Saiful Mujani menekankan demokrasi membantu untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bukan saja soal pertumbuhan ekonomi. Dalam demokrasi pembangunan merupakan insentif bagi politik yang menimbulkan reward and punishment bagi politisi.
"Kenapa demokrasi membantu pertumbuhan ekonomi, dalam demokrasi pembangunan merupakan satu insentif bagi politis. Dalam demokrasi bukan sistem lain hasil kerja politik dikasih reward tapi jika gagal maka diberi punishment. Dalam demokrasi elit berusaha memuaskan publik," terangnya dalam diskusi daring Tadarus Demokrasi, Sabtu (1/5).
Peran publik dalam demokrasi sangatlah penting dan hanya dalam demokrasi masyarakat bisa bicara secara bebas. Oleh karena itu pemerintah punya kepentingan berkinerja dengan baik.
"Ada tuntutan ril dari masyarakat kenapa mereka harus kerja baik. Adanya media yang kritis, suara yang vokal itu hanya ada di kondisi demokrasi. Kinerja pemerintah berhubungan kemudian dengan penialian masyarakat puas atau tidak puas," paparnya.
Baca juga: Moeldoko Apresiasi May Day Berjalan Damai dan Taat Prokes
Mekanisme demokrasi yang rasional bisa terganggu apabila dalam demokrasi terjadi polarisasi degan politik identitas. Dengan demikian dibutuhkan cara dalam kondisi masyarakat yang sangat bertumpu pada politik indentitas. Maka demokrasi antara politisi dan partai harus mempertimbangkan aspek identitas tersebut.
"Sejauh ini di tingkat nasional yang terjadi politik identitas tapi itu bisa dikontrol. Pada beberapa kasus politik identitas kita masih sngat kuat dan bisa menghambat reward and punishment tersebut. Contoh kasus Ahok di Jakarta yg menilai kerjanya bagus tapi publik tidak memilih Ahok"
Dia menilai selama ini kondisi demokrasi tidak lantas membuat ekonomi ambruk. Presiden Joko Widodo sejak awal telah memberi perhatian lebih kepada pembangunan ekonomi yang secara umum disampaikan sebesar 70%.
"Secara umum secara prioritas oleh Jokowi pembangunan ekonomi seperti dalam pernyataannya lebih dari 70% ke pembangunan ekonomi sangat sedikit perlunya pembangunan demokrasi. Maka hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi maka itu diabaikan atau dilangkahi," ucapnya.
Menurut hasil studi terjadi kemunduran demokrasi di berbagai dunia saat ini. Kemerosotan tersebut berasal dari tindakan dan sikap hasil dari demokrasi itu sendiri.
"Tapi hasil demokrasi itu mau memperlemah demokrasi itu sendiri dan itu terjadi daei berbagai negara," tukasnya. (OL-4)
Dukungan itu dilihat dari rekam jejak Jokowi yang dinilai peduli terhadap sepak bola Indonesia, mulai dari inisiasi menyatukan suporter sepak bola hingga pemberantasan mafia sepak bola.
Osas sudah mengetahuin latar belakang capres 2019 dan tahu siapa yang akan dipilih
Seluruh program yang diusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 fokus agar landasan yang sudah baik ini memberi manfaat dan kesejahteraan lebih besar lagi bagi rakyat.
PEMILU 2019 akan segera digelar. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu pun dituntut untuk menyiapkan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik mungkin. Persiapan yang matang amat diperlukan.
Di Pilpres 2019, kunci kemenangan ada tiga. Pertama, ceruk pemilih di Jawa dan Sumatra yang plus-minus jumlahnya 78,5%. Kedua, ceruk pemilih muslim plus-minus jumlahnya 87,6%. Ketiga, ceruk pemilih muda yang terdiri dari generasi Z dan generasi Y (milenial) yang jumlahnya plus-minus 52%.
PEMILIHAN umum (Pemilu) 2019 banyak diwarnai dengan diskusi dalam isu-isu ekonomi baik di media masa maupun media sosial.
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved