Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi sikap para buruh yang menahan diri untuk tidak melakukan aksi besar pada perayaan May Day kali ini.
Hal tersebut, ucapnya, bisa menjadi teladan bagi organisasi-organisasi lain di Tanah Air dalam hal tanggung jawab terhadap protokol kesehatan.
“Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ujar Moeldoko saat menjamu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5).
Mantan panglima TNI itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan para buruh, terutama di periode menjelang lebaran.
"Pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai," jelasnya.
Pemerintah, sambung Moeldoko, juga akan terus mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya supaya tidak membawa dampak buruk bagi kehidupan para buruh di Tanah Air.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan pihaknya meniadakan aksi besar-besaran untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus covid-19. Ia tidak ingin kondisi Indonesia seperti India yang akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian.
"Kalaupun ada aksi, itu dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan," tandasnya. (OL-8)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monasĀ
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved