Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi sikap para buruh yang menahan diri untuk tidak melakukan aksi besar pada perayaan May Day kali ini.
Hal tersebut, ucapnya, bisa menjadi teladan bagi organisasi-organisasi lain di Tanah Air dalam hal tanggung jawab terhadap protokol kesehatan.
“Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ujar Moeldoko saat menjamu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5).
Mantan panglima TNI itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan para buruh, terutama di periode menjelang lebaran.
"Pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai," jelasnya.
Pemerintah, sambung Moeldoko, juga akan terus mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya supaya tidak membawa dampak buruk bagi kehidupan para buruh di Tanah Air.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan pihaknya meniadakan aksi besar-besaran untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus covid-19. Ia tidak ingin kondisi Indonesia seperti India yang akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian.
"Kalaupun ada aksi, itu dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan," tandasnya. (OL-8)
GUBERNUR Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution berjanji akan menaikkan upah minimum setidaknya sebesar 8,5% untuk tahun 2026. Janji itu dinyatakan setelah sebelumnya didemo buruh.
KSPSI bersama sekitar 100 Federasi dan konfederasi lainnya, lanjut Jumhur, sudah membuat draft untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved