Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi sikap para buruh yang menahan diri untuk tidak melakukan aksi besar pada perayaan May Day kali ini.
Hal tersebut, ucapnya, bisa menjadi teladan bagi organisasi-organisasi lain di Tanah Air dalam hal tanggung jawab terhadap protokol kesehatan.
“Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ujar Moeldoko saat menjamu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5).
Mantan panglima TNI itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan para buruh, terutama di periode menjelang lebaran.
"Pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai," jelasnya.
Pemerintah, sambung Moeldoko, juga akan terus mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya supaya tidak membawa dampak buruk bagi kehidupan para buruh di Tanah Air.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan pihaknya meniadakan aksi besar-besaran untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus covid-19. Ia tidak ingin kondisi Indonesia seperti India yang akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian.
"Kalaupun ada aksi, itu dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan," tandasnya. (OL-8)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved