Tokoh Anti-Kudeta Militer Myanmar Didakwa Pembunuhan

OTORITAS junta Myanmar sedang berusaha untuk mengajukan dakwaan pembunuhan dan pengkhianatan terhadap salah satu pemimpin utama anti-kudeta militer, Wai Moe Naing.

Wai Moe Naing ditangkap pada 15 April 2021 ketika petugas keamanan menabraknya dengan mobil. Saat itu, Wai sedang memimpin unjuk rasa anti-kudeta milter dengan menaiki sepeda motor di pusat kota Monywa, Myanmar.

Televisi Myanmar pro-junta menyiarkan daftar dakwaan yang diajukan terhadap Wai termasuk pembunuhan dan pengkhianatan sebagaimana yang diajukan kepolisian setempat.

Wai Moe Naing, seorang muslim berusia 25 tahun, telah muncul sebagai salah satu pemimpin oposisi paling terkenal terhadap kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih sah yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Tidak jelas apakah Wai didampingi pengacara atau tidak. 

Gelombang protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri sejak kudeta militer, dengan Monywa menjadi salah satu pusat oposisi utama.

Militer menindak para pengunjuk rasa dengan kekerasan dan brutal. Sejak gelombang protes anti-kudeta militer dilaporkan lebih dari 750 orang tewas.

Di sisi lain, terjadi baku tembak antara pasukan militer dan kelompok pemberontak etnis minoritas Karen bersenjata di wilayah timur yang berbatasan dengan Thailand.

Akibat, pertempuran yang disertai serangan udara oleh pihak militer membuat masyarakat desa di wilayah tersebut melarikan diri ke negara tetangga Thailand.

Sebelumnya pada Rabu (28/4), pemerintah persatuan pro-demokrasi Myanmar, yang dibentuk untuk menentang junta, mengesampingkan pembicaraan tentang krisis tersebut sampai semua tahanan politik dibebaskan.

Sementara itu, 10 negara anggota yang tergabung dalam ASEAN telah berusaha untuk mencari jalan bagi Myanmar keluar dari krisis.

Para pemimpin ASEAN bertemu di Jakarta dan juga mengundang pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing di Indonesia.

Namun Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar pro-demokrasi, yang termasuk anggota parlemen yang digulingkan militer, justru tidak diundang ke Jakarta. 

Kini NUG meminta ASEAN untuk bekerja sama dengan mereka sebagai perwakilan sah rakyat.

"Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun, harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan.

Sejauh ini belum ada komentar langsung dari pejabat senior ASEAN dan juru bicara militer Myanmar terkait pelibatan pihak NUD dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar. (Aiw/Straitstimes/OL-09)