Nilai Agama Harus Terpancar dalam Bernegara

SEMUA agama tidak mewajibkan atau melarang penerapan salah satu sistem negara. Namun demikian nilai-nilai ajaran agama mesti diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara.

"Agama apa pun tidak melarang atau mewajibkan penerapan sistem kenegaraan tertentu seperti demokrasi atau monarki. Agama bersifat terbuka terhadap sistem yang dianut di sebuah negara," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam acara webinar bertajuk Relasi Agama dan Demokrasi, Sabtu (17/4).

Menurut dia, nilai-nilai luhur agama harus menjadi prinsip dan sasaran bernegara. Misalnya menyangkut kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, ketentraman dan lainnya. 

Ia mengatakan agama bisa hidup dalam berbagai sistem kenegaraan. Seperti islam yang lahir dan tumbuh di tengah negara-negara di dunia menganut sistem monarki. 

Islam juga terus hidup setelah negara-negara tersebut beralih dengan memilih demokrasi. "Yang terpenting dari semua ini adalah nilai-nilai agama menjadi tujuan dalam bernegara," ungkapnya.

Mahfud juga menjelaskan agama banyak menjadi referensi sistem kenegaraan. Contohnya sistem demokrasi mengusung kesetaraan, keadilan dan nilai luhur lain yang diperjuangkan agama. 

Baca juga : Menko Polhukam: Kebebasan Pers Harus Diperkuat

"Koreksinya, terhadap mereka yang menyatakan memilih demokrasi salah, togut, itu koreksi kita kepada mereka. Pasalnya tidak ada yang salah dengan sistem kenegaraan," pungkasnya. 

Ia juga mengatakan, demokrasi atau sistem lain kerap digunakan oknum untuk memuluskan tujuan pribadi. Korupsi kerap dibangun dengan mengatasnamakan dan mendapatkan legalitas dari sistem demokrasi.

"Maka untuk mengisi kekosongan itu, tokoh agama perlu berkontribusi untuk menutup celah-celah tersebut," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Aziz mengatakan semua masyarakat harus menghormati demokrasi yang dianut Indonesia. Kemudian memastikan sistem ini menyerap nilai agama, tradisi dan budaya.

Tujuannya guna memastikan kehidupan bernegara berada dalam sistem yang sesuai dengan kepribadian. "Sebab Inggris dan Amerika pun membangun demokrasinya masing-masing. Seperti halnya Inggris ada house of law yang para pejabatnya tidak dipilih langsung dan itu jadi identitas mereka," ujarnya. (OL-7)