Jurnalisme Era Demokrasi Berfungsi Cegah Manipulasi Opini

MANIPULASI opini yang terjadi di publik merupakan tantangan bagi dunia jurnalisme di Indonesia saat ini. Jurnalisme memiliki peran penting untuk menyeimbangkan opini publik yang terjadi dengan menghadirkan laporan berita yang mampu dipertanggungjawabkan.

"Manipulasi opini publik menjadi salah satu penyumbang mundurnya demokrasi Indonesia, selain sebaran hoaks dan ujaran kebencian," ujar Direktur Media Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto saat menyampaikan paparannya dalam acara diskusi virtual tentang 'Tantangan Jurnalisme di Tengah Disrupsi 4.0 dan Kemundran Demokrasi' yang bertepatan dengan Hari Pers Internasional pada Senin (3/5).

Dalam paparannya Wijayanto menyampaikan bahwa manipulasi opini publik dapat disebabkan oleh kolongmerasi media, budaya talking dan clikcbait, serta rendahnya kesadaran publik terhadap produk jurnalisme yang berkualitas. Padahal, jurnalisme memilki peran untuk melakukan seleksi terhadap informasi yang akan dikonsumsi oleh publik sehingga bisa disebut sebagai salah satu pilar demorkasi.

"Seperti pada berita soal virus Corona di Wuhan pada Maret 2020 yang berujung pada terlambatnya antisipasi dini masuknya virus tersebut ke Indonesia. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kenapa gegabah mengeluarkan statement, tapi menurut saya, jurnaslime juga bisa ikut berperan dalam menyeleksi. Jangan dikutip begitu saja," paparnya.

Wijayanto melanjutkan, dalam era kemajuan teknologi dan gempuran informasi yang muncul dari sosial media, kemunduran demokrasi juga dapat dipicu oleh para buzzer. Buzzer memiliki peran untuk memanipulasi opini publik demi mendapatkan pengaruh dengan menyampaikan informasi yang bias.

"Ini suatu upaya sistematis yang disengaja. Yang seharusnya tidak ada, dibikin ada," jelasnya.

Setidaknya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh LP3ES terdapat lima kasus penting sejak tahun 2019 yang dapat dijadikan contoh aktual mengenai manipulasi opini publik. Buzzer dengan cerdik memainkan isu Pilpres 2019, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), new normal pandemi covid-19, Omnibus Law dan kebijakan pilkada langsung di tengah pandemi.

"Ada keterlibatan manipulasi opini publik oleh pasukan siber," ungkap dia.

Sementara itu dalam kesempata yang sama jurnalis senior Sutta Dharmasaputra menyebut di era kemajuan teknologi saat ini jurnalisme tidak bisa berjalan sendirian. Jurnalisme harus bergandengan erat dengan lembaga-lembaga lain untuk membuat sebuah informasi yang lebih jernih.

"Saya merasakan seperti itu, kalau saya memaknainya Hari Pers Internasional ini sebetulnya untuk menyadari bahwa ancaman kita itu bukan lagi negara atau pemerintah melainkan ancaman terbesar dari kesemerawutan informasi ialah agregator raksasa," ungkapnya.

Sutta melanjutkan, Jurnalisme menjadi bagian dari elemen negeri yang mencoba membuat informasi menjadi jernih. Hal itu dilakukan dengan cara merekam fakta sebaik mungkin. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena jurnalisme bersaing dengan arus informasi yang melimpah.

"Yang siapa saja bisa membuatnya. Kemduian mesin-mesin raksasa itu mencoba mendelivery sedemikian rupa dengan tanpa disadari oleh si pembuatnya sendiri," ungkapnya.

Sutta melanjutkan, dirinya berharap dalam Hari Kebebasan Pers Internasional media mampu menyampaikan informasi yang dibuat oleh jurnalis dengan lebih jernih dan kredibel. Jangan sampai produk jurnalisme justru kalah dengan produk-produk informasi yang disampaikan tanpa memperhatikan koridor-koridor jurnalisme.

"Ini tantangannya. Metode-metode jurnalistik harus kita terapkan semaksimal mungkin. Dan yang terpenting adalah etika. Jurnalis memiliki kelebihan dengan kode etik," ungkapnya. (OL-13)

Baca Juga: Semen Baturaja Rambah Platform E-commerce