Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEPALA Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal dugaan intimidasi terhadap penulis opini di Detik.com yang mengkritik penempatan Jenderal TNI, yakni sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
“Kalau untuk kasus seperti itu, kalau dari kita tulisan-tulisan opini selama ini, pemerintah tidak punya masalah, tidak punya komplain dengan tulisan-tulisan opini,” tegas Hasan di kantor PCO, Jakarta, Senin (26/5).
Hasan juga menuturkan belum membaca tulisan opini tersebut. Hasan tak mempermasalahkan jika opini tersebut memang perlu dinaikkan kembali.
Hasan mengemukakan Prabowo memegang teguh perlindungan atas hak asasi manusia. Hasan membeberkan hal itu termaktub dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasan mengemukakan pemerintah konsekuen dalam menjalankan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, begitupula dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. (Ykb/P-3)
Dengan critical thinking yang dibarengi etika, anak belajar melihat bahwa teknologi bukan wilayah netral
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved