Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
RESHUFFLE kabinet yang baru saja diumumkan kembali menghadirkan riuh di ruang publik. Media sosial, ruang diskusi kampus, hingga warung kopi diramaikan komentar. Ada yang menyambut baik, tetapi lebih banyak yang menghujat. Seolah-olah keputusan Presiden sepenuhnya salah, dan seakan-akan masyarakat menuntut hadirnya pemimpin sempurna, tanpa cela, tanpa cacat.
Padahal, politik dan pemerintahan tidak pernah bekerja di ruang steril. Selalu ada kalkulasi, kompromi, pertarungan kepentingan, bahkan keterbatasan manusiawi. Menuntut kesempurnaan pemimpin sama saja dengan menuntut malaikat turun memimpin bangsa.
Fenomena penghujat di masyarakat bukan hal baru. Dalam psikologi sosial ini disebut negativity bias: kecenderungan manusia lebih cepat melihat kesalahan ketimbang kebaikan. Seorang menteri bekerja berbulan-bulan tanpa sorotan, tetapi sekali salah langkah, langsung menjadi bahan cemoohan.
Kritik tentu penting, bahkan mutlak diperlukan dalam demokrasi. Namun, ketika kritik berubah menjadi hujatan membabi buta, yang terjadi adalah hilangnya rasionalitas publik. Kita menjadi bangsa yang gemar mencari kambing hitam, bukan solusi.
Secara moral, menghakimi tanpa memberi jalan keluar adalah bentuk ketidakadilan. Kita lupa bahwa setiap kata hujatan bukan hanya melukai pribadi, tetapi juga meruntuhkan semangat kolektif bangsa yang sedang berjuang.
Masyarakat sering lupa bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Para nabi dan rasul pun diuji, apalagi pemimpin politik yang manusia biasa. Dalam sejarah dunia, tidak ada satu pun pemimpin yang benar-benar sempurna. Soekarno dengan kharismanya, Mandela dengan kebijaksanaannya, Lincoln dengan keberaniannya—semuanya tetap menuai kritik keras di masanya.
Yang dibutuhkan bukanlah pemimpin tanpa salah, melainkan pemimpin yang:
Mau belajar dari kesalahan,
Rendah hati untuk mendengar kritik,
Konsisten menjaga integritas, dan
Berani mengambil keputusan meski tidak populer.
Moral politik mengajarkan bahwa yang kita perlukan bukan kesempurnaan, melainkan kejujuran dan niat tulus. Seorang pemimpin yang salah tetapi mau mengakui dan memperbaiki diri, jauh lebih mulia daripada pemimpin yang pandai menutupi kekeliruan.
Politik adalah seni kemungkinan, bukan seni kesempurnaan. Reshuffle kabinet, misalnya, tidak pernah bisa menyenangkan semua pihak. Ada pertimbangan partai, ada kalkulasi kinerja, ada tekanan global. Politisi yang dewasa paham bahwa setiap keputusan punya harga, punya risiko, dan tidak semua bisa dijelaskan ke publik secara terbuka.
Sementara masyarakat yang dewasa seharusnya berhenti mencari malaikat dalam politik. Yang perlu dilakukan adalah mengawal, mengawasi, dan memberi masukan konstruktif. Demokrasi sehat lahir bukan dari hujatan, tetapi dari dialog kritis yang rasional dan bermoral.
Dari sisi moralitas bangsa, kedewasaan berarti berani menahan diri dari sikap apriori, dan mengubah energi kritik menjadi energi solusi. Dengan begitu, kita tidak sekadar menjadi pengamat, tetapi ikut bertanggung jawab membangun negeri.
Pemimpin bukan malaikat. Mereka adalah manusia dengan segala keterbatasan. Namun, justru di situlah nilai perjuangan: bagaimana di tengah kekurangan, mereka tetap berusaha memberi yang terbaik.
Bagi akademisi, ini panggilan untuk memperkuat literasi politik agar publik tidak mudah terjebak pada emosionalitas. Bagi politisi, ini pengingat bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung pribadi.
Bagi kader partai, ini saatnya mengusung gagasan, bukan sekadar kursi.
Moral tertinggi dalam politik adalah keberpihakan kepada rakyat. Maka bangsa ini tidak butuh pemimpin sempurna, tetapi pemimpin yang jujur, berani, dan konsisten. Dan yang lebih penting, bangsa ini juga butuh masyarakat dan politisi yang dewasa—yang sadar bahwa perubahan besar lahir dari kerja sama, bukan hujatan. (H-3)
Teknologi artificial intelligence yang semula sekadar alat yang bersifat pasif --semacam kalkulator yang menunggu instruksi-- menjadi AI yang bertindak sebagai kolaborator sejati.
Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Bantuan elite dan oligarki tentu menuntut balasan.
Pahit getir pembentukan negara tidak bisa dilepaskan pula dari derita luka dan sengsaranya rakyat. Nyawa rakyat lebih banyak musnah dibandingkan nyawa elite selama berjuang.
Empat langkah krusial tetap dibutuhkan agar kebijakan tidak berhenti sebagai respons sesaat.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved