Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo diminta tetap berkecimpung di dunia politik selepas tidak menjabat sebagai prediden.
Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ), Muhammad Isnaini mengatakan, Jokowi masuk partai politik menjadi keniscayaan jika ingin tetap berpolitik.
Lewat partai, Isnaini menilai Jokowi bisa turut menentukan arah masa depan bangsa.
Baca juga : Simon Harris, Calon PM Termuda Irlandia
Dalam konteks pilihan, Isnaini menyebut catatan partai dengan karakter terbuka sebagai pilihan.
"Pilih partai yang membawa sifat terbuka. Sehingga secara legacy, tidak ada istilah beban hutang budi. Di sisi lain, saya melihat, partai ini butuh sosok figur kuat. Pak Jokowi itu bukan kuat lagi tapi sangat kuat," imbuhnya lewat keterangan yang diterima, Minggu (19/5).
Di sisi lain, Isnaini menilai kepemimpinan Jokowi selama dua perioda terbilang berhasil.
Hal itu juga terekam dalam berbagai hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan tinggi masyarakat terhadap Jokowi.
"Saya ingin mengatakan bahwa ini pilihan realistis. Menyikapi perkembangan politik bangsa saat ini dan cenderung ke depan. Pilihan realitis karena Pak Jokowi itu membawa filosofi Politik Kebangsaan. Tidak bisa berhenti begitu saja," pungkas Isnaini. (Z-6)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved