Tersandera Kolusi Elite dan Oligarki

TAHUN 2025 hampir berakhir tetapi penderitaan warga korban bencana banjir bandang di Sumatra tidak kelihatan selesai. Warga semakin terjepit dan menjerit. Korban jiwa menembus seribu lebih. Ratusan orang belum ditemukan. Sekitar 52 kabupaten/kota terdampak. 

Hampir 400 ribuan warga mengungsi. Ratusan fasilitas publik hancur (gis.bnpb.go.id). Upaya pemerintah memulihkan daerah-daerah terdampak menguap dari pemberitaan media.

Beberapa pemerintah daerah tidak tahan lalu terang-terangan meminta uluran tangan asing. Hari-hari ini warga di beberapa titik di Aceh bahkan turun berdemo membawa bendera GAM menuntut status bencana nasional. 

Baca juga : Penghapusan Kuota Impor Hentikan Kongkalikong Oligarki

Namun, Jakarta tidak kunjung menetapkan status bencana yang membuka keran bantuan internasional tersebut dengan alasan prosedural, propaganda antek asing, dan optimisme ketahanan nasional.

Bukan Ketidaklayakan Administrasi

Di beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto melontarkan beberapa alasan. Prabowo dengan tegar dada mengklaim Indonesia memiliki kecukupan sumber daya untuk menangani pemulihan kondisi Sumatra pasca bencana. Beberapa analis bencana mengkritik alasan ini karena tanpa bantuan asing, Indonesia membutuhkan sekitar 30-an tahun untuk merestorasi kondisi masyarakat terdampak.

Tidak hanya itu, Prabowo tidak ingin intervensi asing. Narasi neokolonialisme ini konsisten digaungkan Prabowo sejak dirinya maju menjadi calon Presiden. Tentu saja ada tetapi di atas bencana seharusnya pemerintah mendahulukan kemendesakan bantuan kemanusiaan daripada kisruh kepentingan politik. Lagi pula, di era ini tidak ada satupun negara dapat hidup sendiri tanpa berkolaborasi dan berkompetisi dengan negara lain.

Baca juga : Prabowo dan Diplomasi Good Neighbors Policy di ASEAN

Alasan lain adalah bencana banjir Sumatra diklaim belum memenuhi syarat sebagai bencana nasional. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 51 (PP 21/2008), status bencana nasional dapat disematkan jika pemerintah provinsi tidak memiliki kemampuan berikut. 

Pertama, memobilisasi sumber daya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana. Kedua, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Ketiga, melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana yang mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk yang terancam dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Beberapa alasan ini mudah dipatahkan oleh sederet fakta di lapangan. Beberapa kepala daerah di Aceh secara publik meminta bantuan asing. Bahkan menulis surat untuk meminta bantuan kepada PBB. Hingga hari ini belum semua korban terdampak terpulihkan. Ratusan korban masih dinyatakan hilang. Lantas apa sebenarnya alasan Prabowo?

Salah Sekaligus tidak Salah

Ketidakjelasan argumentasi Pemerintah menolak status bencana nasional memancing spekulasi. Kepemilikan lahan Prabowo di Sumatra menguak. Pada sesi debat Pilpres 2019, Prabowo sendiri mengakui bahwa dia memiliki ribuan hektare lahan di Sumatra. Pengolahan tanah seluas ini dapat menjadi salah satu variabel yang memicu banjir bandang. 

Maka, menetapkan status bencana nasional, yang membuka pintu bagi auditor internasional, justru menjadi jurus bunuh diri Prabowo.

Dari sisi etika politik, penolakan ini menimbulkan cacat etis-politik serius pada Prabowo. Prabowo lebih takut Indonesia kehilangan kehormatan di mata internasional daripada melihat warga Sumatra kehilangan nyawa. Kesalahan strategi ini juga dapat berimplikasi negatif terhadap elektabilitas Prabowo di 2029.

Namun, terlalu sederhana bila Prabowo harus menanggung sendiri kesalahan moral dan kerugian politik tersebut. Ada banyak hal tradeoff. Bukan rahasia jika political cost untuk menjadi presiden di Indonesia begitu mahal. Seorang calon harus merogoh saku hingga triliunan rupiah. Sumber daya berupa jaringan dari pusat hingga lokal untuk mengerahkan massa juga krusial. Uang dalam jumlah besar dan jaringan seluas Indonesia tentu tidak dapat dimiliki Prabowo seorang dan partainya, Gerindra.

Prabowo membutuhkan koneksi dan uluran tangan elite dan oligarki. Pasca kejatuhan Soeharto, kekuatan elite dan oligarki tersebar dan menguasai Indonesia dari pusat hingga daerah (Hadiz, 2004; Winters, 2011, 2014). Demokrasi Indonesia dikooptasi oleh jaringan elite dan oligarki (Mietzner, 2024, 2025). Untuk memenangi pertarungan, tidak ada jalan kecuali berkolusi dengan lingkaran elite dan oligarki (Choi, 2009, 2011).

Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Bantuan elite dan oligarki tentu menuntut balasan. Memberikan kursi jabatan di kementerian, BUMN, ruang ekspansi jaringan dan lahan bisnis adalah politik klientelisme hasil hegemoni elite dan oligarki di dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019).

Melindungi kepentingan elite dan oligarki yang bersumbangsih terhadap rusaknya hutan Sumatra dan mengakibatkan banjir boleh jadi adalah konsekuensi logis balas budi dari klientelisme politik Prabowo. Di dalam kerangka ini, Prabowo tidak dapat disalahkan semata karena ia tunduk para jebakan kolusi elite dan oligarki. Prabowo tersandera di dalam lingkaran elite dan oligarki karena ia sendiri korban sistem lama warisan Orde Baru yang bermetamorfosis hingga saat ini.

Tidak Ada Oposisi

Menyalahkan Prabowo atas ketidakmampuannya menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan asing juga hanya akan menyenangkan rival politik Prabowo yang diam-diam mencuri panggung dan memanen simpati publik. Tidak ada pendahulu Prabowo yang steril dari permainan elite dan oligarki. Mereka turut memainkan dan mencicipi nikmatnya menjaga akuntabilitas horizontal dan mengkhianati pertanggungjawaban vertikal terhadap masyarakat (Slater, 2004, 2018; Mietzner, 2023).

Hingga hari ini, tidak ada satupun partai menyatakan secara ofisial menolak atau memprotes keras terhadap bergemingnya Pemerintah menolak status bencana nasional dan bantuan asing. Hanya ada satu dua politisi yang menimbulkan sedikit riak-riak tidak berkekuatan. Tidak ada oposisi di parlemen. Semua partai membebek penguasa.

Masyarakat sipil pun turut bersumbangsih terhadap stagnannya pemerintah mengurus tragedi Sumatra. Sejak keruntuhan Soeharto, masyarakat sipil gagal mengorganisasi diri sebagai kekuatan tandingan terhadap dominasi elite dan oligarki. Pemimpin yang gagal dalam pemerintahan sebelumnya, politisi korup dan tidak kompeten, serta partai yang hanya menjadi kendaraan politik dinasti tidak pernah dihukum masyarakat pada setiap siklus pemilu. Kita memilih politisi dan partai yang sama.

Ketika partai-partai membangun koalisi tanpa memperhatikan format ideologis, Presiden menyediakan begitu banyak kursi kekuasaan untuk menampung lawan politik pasca pemilu. Kita anggap itu sebagai rekonsiliasi nasional. Lemahnya literasi politik ini yang harus menjadi tanggung jawab bersama jika kita ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan elite dan politik.

Alih-alih menyalahkan Prabowo, mari masyarakat sipil bahu-membahu membangun basis sipil yang kuat, solid, dari pusat hingga daerah. Kita pastikan, presiden yang terpilih ke depan adalah pilihan rakyat bukan pilihan elite partai dan kalangan berduit.