Penghapusan Kuota Impor Hentikan Kongkalikong Oligarki

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto mengenai penghapusan sistem kuota impor menimbulkan perdebatan. Menurut Said Didu, mantan pejabat di Kementerian BUMN, kontroversi ini muncul karena penyampaian yang kurang lengkap serta kurangnya pemahaman dari pihak yang mengkritik. 

"Banyak yang keliru menafsirkan bahwa penghapusan kuota impor berarti impor dibebaskan sepenuhnya, padahal itu dua hal yang berbeda," tegas Said Didu di Jakarta, Jumat (11/4).

Ia menjelaskan bahwa kuota impor adalah sistem untuk mengendalikan jumlah impor, bukan izin impor itu sendiri. Artinya, meski kuota dihapus, bukan berarti impor dibebaskan tanpa pengawasan.

Baca juga : Dukung Penghapusan Kuota Impor, Legislator Usul Penerapan Tarif untuk Lindungi Produk Lokal

Selama ini, kata Didu, sistem kuota justru menjadi ladang korupsi yang melibatkan pejabat, tokoh tertentu, dan para oligarki. Besarnya nilai permainan ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun.

Sistem kuota hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal tunai besar karena proses impor biasanya membutuhkan dana besar dalam waktu singkat, yang tidak bisa dibiayai oleh bank.

“Yang bisa bermain dalam kuota impor hanyalah mereka yang punya uang cash sangat besar. Oligarki. Bahkan BUMN yang mendapatkan kuota pun, dananya bersumber dari mereka,” ungkapnya. Ia menambahkan, hanya sekitar tiga orang oligarki yang selama ini menguasai permainan impor ini.

Baca juga : Indonesia Berada di Persimpangan Demokrasi dan Otoritarian

Sebagai contoh, Didu menyebut bahwa puncak impor komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, garam, dan daging terjadi antara 2022 hingga 2024. Nilainya mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun. Dengan sistem kuota, impor hanya bisa dikendalikan oleh pihak yang punya akses modal besar, bukan yang paling efisien atau kompetitif.

Penghapusan sistem kuota, kata Didu, justru membuka ruang persaingan yang sehat. Impor tetap bisa dikendalikan melalui penetapan batas jumlah impor dan pemberlakuan tarif, namun tanpa membatasi siapa saja yang boleh melakukan impor. “Dengan cara ini, siapa pun bisa ikut bersaing asalkan menawarkan harga terbaik,” jelasnya.

Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan industri lokal tetap bisa dilakukan lewat pembatasan volume impor dan pengenaan tarif masuk. Sistem ini memungkinkan harga impor lebih murah dan kompetitif, sehingga rakyat tidak dirugikan.

“Kalau tetap pakai kuota, yang bersaing bukan lagi harga produk, tapi besarnya sogokan ke penguasa. Akibatnya, harga impor jadi mahal dan yang dirugikan ya rakyat. Sistem ini harus dihentikan,” tegas Didu.

Ia menyadari, penghapusan sistem kuota akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan besar. Namun, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang menurutnya berpihak kepada rakyat dan negara. (Cah/P-3)