Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto mengenai penghapusan sistem kuota impor menimbulkan perdebatan. Menurut Said Didu, mantan pejabat di Kementerian BUMN, kontroversi ini muncul karena penyampaian yang kurang lengkap serta kurangnya pemahaman dari pihak yang mengkritik.
"Banyak yang keliru menafsirkan bahwa penghapusan kuota impor berarti impor dibebaskan sepenuhnya, padahal itu dua hal yang berbeda," tegas Said Didu di Jakarta, Jumat (11/4).
Ia menjelaskan bahwa kuota impor adalah sistem untuk mengendalikan jumlah impor, bukan izin impor itu sendiri. Artinya, meski kuota dihapus, bukan berarti impor dibebaskan tanpa pengawasan.
Selama ini, kata Didu, sistem kuota justru menjadi ladang korupsi yang melibatkan pejabat, tokoh tertentu, dan para oligarki. Besarnya nilai permainan ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun.
Sistem kuota hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal tunai besar karena proses impor biasanya membutuhkan dana besar dalam waktu singkat, yang tidak bisa dibiayai oleh bank.
“Yang bisa bermain dalam kuota impor hanyalah mereka yang punya uang cash sangat besar. Oligarki. Bahkan BUMN yang mendapatkan kuota pun, dananya bersumber dari mereka,” ungkapnya. Ia menambahkan, hanya sekitar tiga orang oligarki yang selama ini menguasai permainan impor ini.
Sebagai contoh, Didu menyebut bahwa puncak impor komoditas strategis seperti beras, gula, kedelai, garam, dan daging terjadi antara 2022 hingga 2024. Nilainya mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun. Dengan sistem kuota, impor hanya bisa dikendalikan oleh pihak yang punya akses modal besar, bukan yang paling efisien atau kompetitif.
Penghapusan sistem kuota, kata Didu, justru membuka ruang persaingan yang sehat. Impor tetap bisa dikendalikan melalui penetapan batas jumlah impor dan pemberlakuan tarif, namun tanpa membatasi siapa saja yang boleh melakukan impor. “Dengan cara ini, siapa pun bisa ikut bersaing asalkan menawarkan harga terbaik,” jelasnya.
Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan industri lokal tetap bisa dilakukan lewat pembatasan volume impor dan pengenaan tarif masuk. Sistem ini memungkinkan harga impor lebih murah dan kompetitif, sehingga rakyat tidak dirugikan.
“Kalau tetap pakai kuota, yang bersaing bukan lagi harga produk, tapi besarnya sogokan ke penguasa. Akibatnya, harga impor jadi mahal dan yang dirugikan ya rakyat. Sistem ini harus dihentikan,” tegas Didu.
Ia menyadari, penghapusan sistem kuota akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan besar. Namun, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang menurutnya berpihak kepada rakyat dan negara. (Cah/P-3)
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Demokrasi Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan. Hal itu lantaran mahalnya biaya politik sehingga menimbulkan korupsi dan oligarki.
Kasus korupsi Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan beberapa waktu lalu mengungkapkan adanya mafia hukum.
Kemunduran demokrasi tersebut terjadi karena kekuatan politik berkonvergensi menyatu antara oligarki, plutokrasi dan partokrasi.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved