Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan, apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, permasalahannya bukan semata ihwal serakah, tetapi telah mencampuradukkan antara kebijakan dan bisnis demi kepentingan pribadi.
"Serakahnomics itu timbul dari oligarki yang sudah menguasai sumber daya ekonomi, baik modal, SDA, SDM, dan lainnya, tapi tetap ingin menguasai istana," ujar Huda saat dihubungi, Rabu (23/7).
Menurutnya, praktik tersebut nyata terjadi di lingkaran terdekat Istana. Itu menurutnya termasuk ketika ada seseorang yang sudah menjabat Wakil Menteri, namun masih menganggukan kepala ketika disodori kursi komisaris.
"Itu adalah praktik serakahnomics yang terjadi di Indonesia," kata Huda.
Dia juga menyoroti persoalan konflik kepentingan yang makin mencolok antara posisi regulator dan operator. Huda mencontohkan bagaimana seorang wakil menteri merangkap jabatan komisaris di perusahaan, yang secara langsung menciptakan benturan kepentingan antara penyusun kebijakan dan penerima manfaat kebijakan.
"Wakil menteri menjadi komisaris,yang mana ada konflik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha. Bukan hanya serakahnomics tapi sudah menjadi setanomics," kata Huda.
Ia menambahkan, para pelaku ekonomi yang berada dekat dengan kekuasaan sering kali memanfaatkan hubungan itu untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan kelompok sendiri.
"Misalkan ada pengusaha yang menguasai tambang namun masih masuk ke lingkaran istana, baik langsung ataupun tidak langsung. Mereka memanfaatkan kedekatan dengan istana untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha saja tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat," pungkas Huda. (E-3)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
KURANG dari satu bulan sebelum perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema HUT ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7).
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut soal praktik keserakahan yang disebut serakahnomics. Pengamat singgung Jabatan publik dirangkap demi honorarium ganda
Kekhawatiran hipotesis spekulatif atas sistem presidensial maupun check and balances tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat nyata dengan norma yang diuji.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
pemohon meminta agar ada penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan terhadap menteri dalam melakukan rangkap jabatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved