Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan, apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, permasalahannya bukan semata ihwal serakah, tetapi telah mencampuradukkan antara kebijakan dan bisnis demi kepentingan pribadi.
"Serakahnomics itu timbul dari oligarki yang sudah menguasai sumber daya ekonomi, baik modal, SDA, SDM, dan lainnya, tapi tetap ingin menguasai istana," ujar Huda saat dihubungi, Rabu (23/7).
Menurutnya, praktik tersebut nyata terjadi di lingkaran terdekat Istana. Itu menurutnya termasuk ketika ada seseorang yang sudah menjabat Wakil Menteri, namun masih menganggukan kepala ketika disodori kursi komisaris.
"Itu adalah praktik serakahnomics yang terjadi di Indonesia," kata Huda.
Dia juga menyoroti persoalan konflik kepentingan yang makin mencolok antara posisi regulator dan operator. Huda mencontohkan bagaimana seorang wakil menteri merangkap jabatan komisaris di perusahaan, yang secara langsung menciptakan benturan kepentingan antara penyusun kebijakan dan penerima manfaat kebijakan.
"Wakil menteri menjadi komisaris,yang mana ada konflik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha. Bukan hanya serakahnomics tapi sudah menjadi setanomics," kata Huda.
Ia menambahkan, para pelaku ekonomi yang berada dekat dengan kekuasaan sering kali memanfaatkan hubungan itu untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan kelompok sendiri.
"Misalkan ada pengusaha yang menguasai tambang namun masih masuk ke lingkaran istana, baik langsung ataupun tidak langsung. Mereka memanfaatkan kedekatan dengan istana untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha saja tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat," pungkas Huda. (E-3)
Presiden Prabowo juga diagendakan bertemu dengan Raja Inggris Charles III.
Ini kata ekonom terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai deputi gubernur BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
PRESIDEN Prabowo Subianto menyodorkan keponakannya, Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42-500 sesegera mungkin setelah menerima laporan saat memimpin rapat terbatas beberapa hari lalu.
Tak selang lama, mobil dinas Brian dengan nomor polisi RI 25-7 tiba menyusul pada pukul 20.32 WIB.
Pasal 28 Undang-Undang (UU) Polri sebenarnya tidak mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota kepolisian.
Dzulfikar menjelaskan, berdasarkan analisis hukum pihaknya, Putusan MK Nomor 114 tidak membatalkan secara keseluruhan penjelasan mengenai jabatan di luar kepolisian.
Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Publik menyoroti rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Apakah fokus pengembangan sepak bola Indonesia bisa maksimal?
Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta insan media tidak mencampuradukkan perannya di dua jabatan berbeda.
Istana menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan pangan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved