Headline

Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.

Fokus

Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.

Prabowo Kenalkan Istilah Serakahnomics: Praktik Ekonomi Rakus demi Kepentingan Pribadi

Andhika Prasetyo
21/7/2025 07:28
Prabowo Kenalkan Istilah Serakahnomics: Praktik Ekonomi Rakus demi Kepentingan Pribadi
Presiden Prabowo Subianto(MI/Usman Iskandar)

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik ekonomi yang rakus dan tidak bermoral. Ia mengistilahkan itu sebagai serakahnomics. Menurutnya, perilaku ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga membahayakan konstitusi negara.

Dalam pidatonya pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu malam (20/7), Prabowo Subianto menyoroti munculnya aliran baru dalam praktik ekonomi yang mengabaikan etika dan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok.

"Serakahnomics ini enggak ada di buku, enggak ada di universitas ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah," ujar Prabowo di hadapan para kader PSI.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengucap sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan akan menegakkan peraturan perundang-undangan.

"Saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa, berilah saya keberanian untuk menegakkan Undang-undang Dasar 1945," kata Prabowo.

Ia menyayangkan bahwa, meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, masih saja ada oknum yang terus melakukan penyelewengan. Mereka tidak jera meski telah diperingatkan, dan bertindak seperti pencuri yang terus menggerogoti kekayaan bangsa.

Presiden menyebutkan bahwa praktik kejahatan ekonomi tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya. Jika dihitung dalam kurun lima tahun, nilainya mencapai Rp1.000 triliun.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," tegasnya.

Mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik-praktik ekonomi yang menyimpang dan merugikan rakyat.

"Tunggu tanggal mainnya," katanya, memberi sinyal akan adanya langkah konkret dari pemerintah. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya