Dukung Penghapusan Kuota Impor, Legislator Usul Penerapan Tarif untuk Lindungi Produk Lokal

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor, yang selama ini ditenggarai menjadi permainan para pencari fee impor.

Namun, ia menekankan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri atau produk asli.

"Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga," kata Firnando dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/4). 

Baca juga : Penghapusan Kuota Impor, Wamentan: Untuk Putus Rantai Harga

Menurutnya, untuk menjaga pasar lokal, perlu ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan atas beberapa komoditas tertentu.

"Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi pemerintah Indonesia," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan. 

Baca juga : Presiden Minta Kuota Impor Dihapus, Begini Respons Mentan

"Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul," jelas dia.

Prabowo ingin membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebbas-bebasnya di tengah beban tarif impor tinggi 32 persen dari AS.

Mulanya, ia mengkritik keberadaan persetujuan teknis (pertek) yang menghambat gerak pengusaha. Prabowo menegaskan semua pertek tak boleh lagi tanpa ada restu presiden. (P-4)