Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) menegaskan bahwa dirinya akan terus melakukan yang terbaik untuk Indonesia.
"Itu prinsip terbaik untuk Republik ini. Perintah Presiden berantas korupsi, berantas mafia, jangan ada kolusi-kolusi, itu kan poin pentingnya," ucap Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (9/4).
Meskipun Presiden meminta membuka keran impor, dirinya mengungkapkan bahwa Kementan akan terus melakukan pekerjaan yang terbaik untuk rakyat.
"Tentu kita berpihak pada rakyat kecil, Presiden meminta berpihak pada rakyat kecil. Sudah, selesai semua tanpa membedakan suku, agama, dari mana pun kita harus bela agar merah putih tegak di sektor pangan," tegas Amran.
Hal tersebut, sambung Amran, bisa terlihat dari serapan beras Bulog yang naik sebesar 2.000% atau berada di angka 800 ribu ton pada musim panen raya tahun ini jika dibandingkan pada 2015 silam yang hanya sebesar 30.964 ton.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa untuk menjaga harga di tingkat petani, saat ini pemerintah terus memonitor harga pembelian gabah di tingkat petani di seluruh Indonesia.
"Kemudian kita rata-rata, dan rata-rata nasional sekarang sudah di atas Rp6.500, Rp6.530, Rp6.520, dan seterusnya di atas Rp6.500," tandasnya. (H-4)
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran berpandangan dengan adanya wacana penghapusan kuota impor dapat membuat proses impor pangan lebih efisien.
Relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan juga penghapusan kuota impor harus dilakukan secara hati-hati dan dengan kalkulasi yang matang.
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap para petani dan peternak di dalam negeri seiring dimunculkannya rencana kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pakar UGM Hempri Suyatna, mengatakan rencana penghapusan kuota impor perlu ditinjau ulang untuk mengetahui seberapa jauh dampak positif dan negatif bagi pelaku UMKM.
PRESIDEN Prabowo Subianto telah memerintahkan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti daging, bawang putih dan lainnya.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai rencana menghapus kuota impor komoditas strategis yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto perlu dipikirkan secara matang.
PRESIDEN Prabowo Subianto bangga dan mengapresiasi capaian ketahanan pangan nasional.
Mentan Andi Amran Sulaiman kembali menemukan pelanggaran dalam pengemasan Minyakita saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (14/3).
Amran meminta anggota Satuan tugas (Satgas) Pangan untuk menindak produsen Minyakita tersebut.
"Yang dulunya rantai pasoknya 8 menjadi 3, 8 menjadi 3 lini, dari petani, koperasi, langsung konsumen. Tengkulak ambil keuntungan dari 9 bahan pokok itu Rp313 triliun,"
Saat mengecek bahan pangan yang dijual di gerai operasi pasar pangan tersebut, seluruhnya dibanderol di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved