Pengamat: Presiden Prabowo Perlu Reshuffle Kabinet, Bahlil dan Trenggono Disorot

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya di Kabinet Merah Putih. Ia menilai pergantian menteri diperlukan mengingat belum ada hasil kerja yang berdampak positif. Selain itu, pergantian diperlukan mengingat adanya sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversial di masyarakat.

Ia menyoroti Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang sempat disorot imbas pagar laut di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. Selain itu, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang disorot karena melarang penjualan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram secara eceran per 1 Februari 2025 mendatangkan polemik. Kebijakan itu berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan gas elpiji. Namun, setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil untuk menjual gas elpiji di eceran.

"Reshuffle sudah menjadi keperluan Presiden saat ini, mengingat belum ada kebijakan atau hasil kerja yang cukup berdampak baik pada publik. Justru sebaliknya publik sudah mulai kisruh oleh keputusan anggota kabinet, misalnya Menteri ESDM Bahlil yang terbukti membuat kegaduhan, lalu menteri KKP yang sebelumnya juga berseberangan dengan Prabowo soal pagar laut," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Kamis (6/2).

Baca juga : Golkar Tak Cemas soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Dedi mengungkapkan selain karena faktor kinerja, reshuffle kabinet juga perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menilai Presiden Prabowo perlu merombak jabatan menteri hingga wakil menteri yang tidak produktif tetapi menelan banyak anggaran.

"Perlu adanya penghapusan jabatan Wamen yang semestinya tidak perlu, atau menukar posisi Wamen ke menteri jika memang terbukti Wamen lebih responsif dibanding menterinya. Sisi lain, perlu ditimbang kembali untuk meringkas kabinet, agar tidak obesitas saat ini. Kementerian yang hanya memerlukan anggaran tanpa ada produktivitas perlu ditiadakan," katanya.

Sebelumnya, isu pergantian kursi menteri menguat setelah Presiden Prabowo menindak para aparat pemerintah yang menghalangi kebijakan untuk membantu rakyat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada yang tidak seirama dengan pemerintahan.

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye tentunya pak prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama," katanya. (Z-9)