Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah didorong untuk bisa menarik investasi asing secara deras guna mendukung penciptaan lapangan kerja.
Realisasi ekonomi triwulan III 2024 yang lambat mengonfirmasi lemahnya daya beli masyarakat.
Insentif pajak DTP properti dan kendaraan listrik tak akan mampu membendung dampak dari penaikan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025.
Inflasi adalah fenomena ekonomi yang sering kali menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang langsung terhadap kehidupan sehari-hari,
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menilai deflasi saat ini banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Pemerintah disarankan segera cari jalan keluar dari masalah penurunan daya beli, bukan sibuk menghibur diri dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak substantif.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meminta pemerintah untuk tidak sibuk menghibur diri di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang tercermin dari kondisi deflasi ekonomi Indonesia
PENELITI Core Eliza Mardian menilai pemerintah terlambat mengantisipasi pelemahan ekonomi. Dia mengungkapkan lampu kuning pelemahan daya beli telah terasa sejak akhir 2023.
Shinta Widjaja Kamdani mengkhawatirkan daya beli masyarakat semakin tergerus.
PEMERINTAH menyatakan tak mengkhawatirkan kondisi daya beli masyarakat di tengah tren deflasi yang telah berlangsung selama 5 bulan beruntun.
PENELITI dari CoRE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai data inflasi nasional menunjukkan potensi pelemahan daya beli, terlihat dari posisi komponen inflasi inti yang rendah.
LANGKAH Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan, BI rate, sebesar 25 basis poin menjadi 6% melegakan.
Komponen pertumbuhan ekonomi nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yakni berkisar 53% dari PDB.
Pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 diyakini akan memicu pelemahan ekonomi.
Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kredit macet dari peningkatan penggunaan paylater. Langkah itu perlu dilakukan mengingat daya beli masyarakat yang menurun.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.
Jika pemerintah bisa dengan segera menangani deflasi yang terjadi, laju perekonomian akan tetap terjaga.
Pemerintah belum fokus menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, baik dari sisi menjaga biaya hidup maupun dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan kualitas lapangan kerja.
Peningkatan anggaran untuk subsidi energi di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 perlu dilihat secara lebih dalam.
Dia menyadari Indonesia perlu untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini terbilang masih rendah. Namun, penaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai bukan cara yang tepat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved