Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai deflasi saat ini banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Begitu juga dengan inflasi inti pada September 2024 yang tercatat 0,16%, atau turun dari 0,20% pada Agustus 2024. Hal itu menunjukkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
"Jika kita kaitkan dengan data penunjang lainnya, itu juga menunjukkan kemampuan masyarakat yang turun. Tabungan, misalnya, kemampuan orang menabung sekarang melemah, justru saat ini sudah makan tabungan," ujar Huda.
Baca juga : Pemerintah Jangan Sibuk Hibur Diri di Tengah Deflasi
Maka dari itu, Huda meminta pemerintah harus lebih bijak dalam membuat kebijakan, jangan sampai berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga.
"Rencana penaikan tarif PPN tahun depan harus dibatalkan. Pembatasan pertalite juga harus dilakukan secara matang dengan melihat unsur keadilan bagi penerima subsidi," tandasnya.
Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan deflasi dan inflasi seharusnya sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.
Baca juga : Ekonom Sebut Faktor Domestik Penyebab Indonesia Alami Deflasi Beruntun
"Apa pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," kata Presiden.
Ia meminta data deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi penyebabnya, apakah karena penurunan harga barang atau daya beli masyarakat yang berkurang.
"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan, atau karena memang daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," ucap Presiden. (Z-11)
Di tengah pelemahan daya beli dan perubahan perilaku konsumen pascapandemi, geliat pasar hunian premium justru menunjukkan arah baru.
Pemerintah sebaiknya fokus kepada optimalisasi pemungutan pajak, melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan mekanismenya.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Gerakan Belanja di Indonesia Aja (BINA) didorong dipadukan dengan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
Ia optimistis dan yakin bahwa BSU dari pemerintah ini bisa menjaga daya beli dan akan medorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
BANK Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 7,7 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025 hingga mencapai Rp9.783,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved