Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai deflasi saat ini banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Begitu juga dengan inflasi inti pada September 2024 yang tercatat 0,16%, atau turun dari 0,20% pada Agustus 2024. Hal itu menunjukkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
"Jika kita kaitkan dengan data penunjang lainnya, itu juga menunjukkan kemampuan masyarakat yang turun. Tabungan, misalnya, kemampuan orang menabung sekarang melemah, justru saat ini sudah makan tabungan," ujar Huda.
Baca juga : Pemerintah Jangan Sibuk Hibur Diri di Tengah Deflasi
Maka dari itu, Huda meminta pemerintah harus lebih bijak dalam membuat kebijakan, jangan sampai berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga.
"Rencana penaikan tarif PPN tahun depan harus dibatalkan. Pembatasan pertalite juga harus dilakukan secara matang dengan melihat unsur keadilan bagi penerima subsidi," tandasnya.
Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan deflasi dan inflasi seharusnya sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.
Baca juga : Ekonom Sebut Faktor Domestik Penyebab Indonesia Alami Deflasi Beruntun
"Apa pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," kata Presiden.
Ia meminta data deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi penyebabnya, apakah karena penurunan harga barang atau daya beli masyarakat yang berkurang.
"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan, atau karena memang daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," ucap Presiden. (Z-11)
Ia optimistis dan yakin bahwa BSU dari pemerintah ini bisa menjaga daya beli dan akan medorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Laju pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 8,88% secara tahunan dan cenderung terus melambat sepanjang tahun.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved