Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky mengungkapkan deflasi lima kali beruntun yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena terus turunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat kelas menengah. Pemerintah disarankan segera cari jalan keluar, bukan sibuk menghibur diri dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak substantif.
"Deflasi ini harus dilihat dari masalah paling mendasar, yakni terganggunya kelas menengah. Menteri-menteri jangan menghibur diri sendiri di tengah kelas menengah yang terjepit," ujar Yanuar, Sabtu (5/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia deflasi sejak Mei 2024 sebesar 0,03%, berlanjut ke Juni sebesar 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan September 0,12%.
Baca juga : Pemerintah Jangan Sibuk Menghibur Diri di Tengah Bahaya Deflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun itu sesuai dengan harapan pemerintah karena berhasil mengendalikan harga pangan yang sempat bergejolak. Begitu pula dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menilai deflasi beruntun terjadi bukan karena daya beli menurun.
Yanuar menjelaskan, pemerintah mesti membaca berbagai data pendukung dalam menafsirkan data deflasi dari BPS tersebut. Indeks harga konsumen (IHK) yang juga dirilis BPS menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari penurunan IHK, dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.
Data pendukung lainnya ialah purchasing manager's index (PMI) manufaktur Indonesia yang dikeluarkan S&P Global. PMI manufaktur Indonesia terkontraksi selama tiga bulan berturut-turut dengan skor di bawah 50. Juli 2024 menjadi awalan PMI manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi dengan skor 49,3, Agustus 48,9, dan September hanya naik tipis menjadi 49,2.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Terus Monitor Daya Beli Masyarakat
Sama halnya dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan fenomena 'makan tabungan'. Hal itu terlihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 mencapai Rp1,5 juta. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan di 2019 yang sebesar Rp3 juta.
"Data-data tersebut menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat makin jelas, karena upah yang hilang dari terjadinya PHK, diikuti dengan penarikan saldo tabungan kelas menengah," jelas Yanuar.
Menurutnya, masalah itu kalau terus dibiarkan pemerintah akan memancing gejolak kelas menengah. Kondisi tersebut dikhawatirkan sama dengan situasi di saat krisis ekonomi Asia pada 1998.
"Ada agenda mendesak bagi pemerintahan baru, bagaimana bisa memberi sinyal optimisme daya beli dengan membuka akses lapangan kerja yang luas," pungkas Yanuar. (Z-11)
Ia optimistis dan yakin bahwa BSU dari pemerintah ini bisa menjaga daya beli dan akan medorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Laju pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 8,88% secara tahunan dan cenderung terus melambat sepanjang tahun.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved