Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky mengungkapkan deflasi lima kali beruntun yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena terus turunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat kelas menengah. Pemerintah disarankan segera cari jalan keluar, bukan sibuk menghibur diri dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak substantif.
"Deflasi ini harus dilihat dari masalah paling mendasar, yakni terganggunya kelas menengah. Menteri-menteri jangan menghibur diri sendiri di tengah kelas menengah yang terjepit," ujar Yanuar, Sabtu (5/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia deflasi sejak Mei 2024 sebesar 0,03%, berlanjut ke Juni sebesar 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan September 0,12%.
Baca juga : Pemerintah Jangan Sibuk Menghibur Diri di Tengah Bahaya Deflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun itu sesuai dengan harapan pemerintah karena berhasil mengendalikan harga pangan yang sempat bergejolak. Begitu pula dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menilai deflasi beruntun terjadi bukan karena daya beli menurun.
Yanuar menjelaskan, pemerintah mesti membaca berbagai data pendukung dalam menafsirkan data deflasi dari BPS tersebut. Indeks harga konsumen (IHK) yang juga dirilis BPS menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari penurunan IHK, dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.
Data pendukung lainnya ialah purchasing manager's index (PMI) manufaktur Indonesia yang dikeluarkan S&P Global. PMI manufaktur Indonesia terkontraksi selama tiga bulan berturut-turut dengan skor di bawah 50. Juli 2024 menjadi awalan PMI manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi dengan skor 49,3, Agustus 48,9, dan September hanya naik tipis menjadi 49,2.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Terus Monitor Daya Beli Masyarakat
Sama halnya dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan fenomena 'makan tabungan'. Hal itu terlihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 mencapai Rp1,5 juta. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan di 2019 yang sebesar Rp3 juta.
"Data-data tersebut menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat makin jelas, karena upah yang hilang dari terjadinya PHK, diikuti dengan penarikan saldo tabungan kelas menengah," jelas Yanuar.
Menurutnya, masalah itu kalau terus dibiarkan pemerintah akan memancing gejolak kelas menengah. Kondisi tersebut dikhawatirkan sama dengan situasi di saat krisis ekonomi Asia pada 1998.
"Ada agenda mendesak bagi pemerintahan baru, bagaimana bisa memberi sinyal optimisme daya beli dengan membuka akses lapangan kerja yang luas," pungkas Yanuar. (Z-11)
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Perwakilan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, Darwinsyah Sandolong, menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk menyelamatkan industri itu.
RENCANA pemerintah yang akan membatasi pendistribusian BBM bersubsidi disebut akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.
PEMERINTAH masih mengandalkan stimulus berupa penanggungan pajak untuk masyarakat kelas menengah. Itu dilakukan guna menjaga daya beli dan mempertahankan kinerja konsumsi masyarakat
PEMERINTAH memastikan bakal terus memonitor perkembangan ekonomi domestik, terutama yang berkaitan dengan kondisi kelas menengah.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meminta pemerintah untuk tidak sibuk menghibur diri di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang tercermin dari kondisi deflasi ekonomi Indonesia
TPID telah melakukan pemantauan dan ditemukan ada komoditas yang hargnya masih tinggi.
Walaupun terdapat kendala terkait harga pada bahan pangan namun daya beli masyarakat tetap terkendali.
Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Jakarta sangat dipengaruhi kemampuan daya beli yang meningkat, khususnya kelompok menengah bawah.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri menilai jumlah GenZ di Jakarta yang mencapai 7 juta jiwa bisa menggerakan roda perekonomian Jakarta.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah juga melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program PEN 2022, dengan alokasi anggaran mencapai Rp455,62 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved