Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meminta pemerintah untuk tidak sibuk menghibur diri di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang tercermin dari kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami deflasi lima bulan berturut-turut.
Pernyataan Yanuar tersebut merespons komentar dua menteri kabinet Indonesia Maju yang menganggap kondisi deflasi saat ini adalah hal positif. Pada Jumat, (4/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun sesuai harapan pemerintah karena berhasil mengendalikan harga pangan yang sempat bergejolak. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berpendapat deflasi beruntun yang terjadi bukan karena daya beli menurun.
"Deflasi ini harus dilihat dari masalah paling mendasar yakni terganggunya kelas menengah. Jangan menteri-menteri Jokowi menghibur diri sendiri di tengah kelas menengah yang terjepit," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (5/10).
Baca juga : Pemerintah tak Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Yanuar menjelaskan sejumlah data telah menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat antara lain indeks harga konsumen (IHK) mengalami penurunan dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 di September 2024.
Lalu, aktivitas manufaktur Indonesia atau Purchasing Manager’s Index (PMI) mengalami kontraksi selama tiga bulan beruntun. Pada Juli 2024, penurunan terjadi cukup dalam dengan kinerja manufaktur tercatat di bawah ambang batas ekspansi 50 menjadi 49,3 dan kontraksi berlanjut di Agustus menjadi 48,9. Lalu, bulan berikutnya angka PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi dengan naik tipis menjadi 49,2 pada September 2024.
Data juga menunjukan terjadinya lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari sampai September 2024 yang mencapai 54 ribu kasus. Masalah ini diikuti dengan fenomena makan tabungan (mantab). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 adalah Rp1,5 juta. Angka ini anjlok dibandingkan 2019 sebesar Rp3 juta.
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
"Data-data tersebut menunjukkan melemahnya daya beli makin jelas, karena upah yang hilang dari terjadinya PHK yang diikuti penarikan saldo tabungan kelas menengah," jelas Yanuar.
Menurutnya, jika masalah itu terus dibiarkan pemerintah, gejolak kelas menengah ini akan semakin berbahaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan sama dengan krisis ekonomi Asia pada 1998 yang tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga Korea Selatan.
"Ada agenda mendesak bagi pemerintahan baru, bagaimana bisa memberi sinyal optimisme daya beli dari daya kerja dengan mengelola fiskal secara prudent dan membuka akses lapangan pekerja yang luas," pungkas Yanuar. (Ins/M-4)
Ia optimistis dan yakin bahwa BSU dari pemerintah ini bisa menjaga daya beli dan akan medorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Laju pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 8,88% secara tahunan dan cenderung terus melambat sepanjang tahun.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved