Harga BBM tak Naik Jaga Daya Beli Masyarakat Terutama Kelas Menengah

PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Pemerintah dinilai hati-hati mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dampak luas.

"Kalau tidak dinaikkan, beban APBN cukup berat, tapi kalau dinaikkan akan menyulut inflasi, daya beli (masyarakat) turun, dan sebagainya. Nah, saya kira tidak menaikkan baik BBM subsidi maupun nonsubsidi saya kira keputusan yang tepat," ujarnya, Selasa (31/3).

Kenaikan harga BBM, sambung dia, berpotensi memicu inflasi. Padahal konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Kelas Menengah Dinilai Masih Kuat, SMRA Investasi Rp1 Triliun di Bekasi

Ia menambahkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, telah mengalami tekanan. Untuk itu, diperlukan keseimbangan ekonomi dan memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat secara bertahap.

"Daya beli masyarakat menengah itu kan sudah terus menurun. Kalau ditambah kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi, daya belinya akan semakin tergerus," ucap dia.

Adapun keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat memberi efek positif pada stabilitas harga. Daya beli masyarakat yang menurun menurut dia dapat membahayakan perekonomian Indonesia.

Baca juga : Kelas Menengah Tertekan, Tabungan di Bawah Rp100 Juta kian Melambat

Ia menilai ada peluang bagi pemerintah memperkuat pengelolaan fiskal yakni mempertahankan subsidi energi nasional.

Pemerintah, sambung dia, dapat mengoptimalkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menyesuaikan asumsi harga minyak agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar global saat ini.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal, diperlukan langkah inovatif yakni upaya realokasi anggaran dapat menjadi solusi memperkuat subsidi energi, juga memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.

"Tapi menurut saya untuk menutupi (APBN) dengan melakukan realokasi anggaran yang sudah dialokasikan (dari program lain)," pungkasnya. (Ant/H-4)