Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai data inflasi nasional menunjukkan potensi pelemahan daya beli. Menurutnya, itu terlihat dari posisi komponen inflasi inti yang rendah.
“Perlu ditelisik lebih lanjut terkait potensi kelemahan daya beli, terutama jika dilihat dari data inflasi inti yang indikatornya relatif sama dengan kondisi ketika pandemi terjadi di 2020 dan 2021 kemarin,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/10).
Kondisi itu perlu diperhatikan, utamanya jika deflasi lima bulan beruntun yang terjadi banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Jika demikian, maka pemerintah perlu mewaspadai potensi gagalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% pada tahun ini.
Baca juga : Inflasi Tiongkok Naik pada Februari Kali Pertama dalam Enam Bulan
Pasalnya, jika deflasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat, maka otomatis konsumsi rumah tangga akan melemah. Sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan telahaan yang dilakukan, kata Yusuf, posisi inflasi inti pada September 2024 berada di angka 0,16% secara bulanan. Angka itu mendekati posisi inflasi inti pada masa pemulihan ekonomi di 2020 dan 2021. Saat itu, dengan angka inflasi inti yang rendah, daya beli masyarakat terbilang rendah.
Di samping itu, data lain yang juga merefleksikan daya beli masyarakat turut melemah, yakni indeks keyakinan konsumen (IKK). “Secara umum keyakinan konsumen memang mengalami peningkatan namun, kalau kita lihat detail datanya berdasarkan kelompok pengeluaran ataupun sebagai proxy penghasilan terjadi penurunan keyakinan konsumen,” kata Yusuf.
“Terutama untuk pengeluaran atau penghasilan Rp3,1 juta hingga Rp4 juta dan untuk pengeluaran Rp4,1 juta hingga Rp5 juta pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi terutama Sekali lagi jika dilihat dari keyakinan konsumen dan juga kondisi perekonomian pada data yang dirilis oleh BI,” tambah dia. (Mir/M-4)
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved