Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebesar Rp600.000 kepada para pekerja bergaji rendah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Artikel ini akan memandu Anda secara lengkap mengenai link resmi BSU 2025 dan cara cek status penerima BSU, hanya dengan NIK KTP secara online.
Berikut adalah dua situs resmi yang dapat digunakan untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2025:
Selalu pastikan Anda menggunakan situs resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan.
Sebelum mengecek status, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:
Berikut langkah-langkah mudah untuk cek BSU di bsu.kemnaker.go.id:
Jika lebih nyaman lewat BPJS, ikuti langkah berikut:
Penyaluran dilakukan mulai Juli 2025, secara bertahap
Dana dikirim langsung ke rekening bank penerima:
Selain website, Anda juga bisa menggunakan:
Itulah link dan cara cek status penerima BSU 2025 senilai Rp600.000. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan bantuan ini jika Anda memenuhi syarat. Cek sekarang juga melalui situs resmi Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.
Kunjungi bsu.kemnaker.go.id sekarang untuk cek status Anda!(Kemnaker/Z-10)
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved