Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyatakan tak mengkhawatirkan kondisi daya beli masyarakat di tengah tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan beruntun. Itu karena deflasi dinilai tak merefleksikan tingkat konsumsi masyarakat.
“Inflasi itu ada komponennya. Kalau komponen inflasi inti naik terus, berarti daya beli (masyarakat) naik, terangkat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10).
Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir, tambahnya, disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile price) yang terus melandai. Penurunan komponen volatile price itu disebut karena kebijakan pemerintah mengendalikan harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D).
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah masih optimistis inflasi secara umum akan tetap berada di kisaran target yakni 2,5% plus minus 1%. “Jadi daya beli selama indeks keyakinan konsumen masih tinggi, kita tidak khawatir,” kata dia.
Di samping itu, pemerintah juga telah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui beberapa kebijakan fiskal melalui pemberian insentif fiskal. Pengendalian harga pangan, kata Airlangga, juga sedianya telah mendukung daya beli masyarakat.
“Daya beli (kita lihat) sektor apa saja yang bisa kita dorong, termasuk untuk kelas menengah itu (pembelian) makanan (harga terkendali). Setelah itu konsumsi kelas menengah itu ada di bahan bangunan, perumahan atau properti,” kata dia.
Karenanya, pemerintah telah meluncurkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti. Selain itu, pengambil kebijakan juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
“Sekarang flpp sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. (Tapi) kemarin sudah disetujui di Rapat Kabinet Paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000,” pungkas Airlangga. (Mir/M-4)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
Laju kencang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (3/2) dipicu oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal domestik.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved