Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH menyatakan tak mengkhawatirkan kondisi daya beli masyarakat di tengah tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan beruntun. Itu karena deflasi dinilai tak merefleksikan tingkat konsumsi masyarakat.
“Inflasi itu ada komponennya. Kalau komponen inflasi inti naik terus, berarti daya beli (masyarakat) naik, terangkat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10).
Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir, tambahnya, disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile price) yang terus melandai. Penurunan komponen volatile price itu disebut karena kebijakan pemerintah mengendalikan harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D).
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah masih optimistis inflasi secara umum akan tetap berada di kisaran target yakni 2,5% plus minus 1%. “Jadi daya beli selama indeks keyakinan konsumen masih tinggi, kita tidak khawatir,” kata dia.
Di samping itu, pemerintah juga telah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui beberapa kebijakan fiskal melalui pemberian insentif fiskal. Pengendalian harga pangan, kata Airlangga, juga sedianya telah mendukung daya beli masyarakat.
“Daya beli (kita lihat) sektor apa saja yang bisa kita dorong, termasuk untuk kelas menengah itu (pembelian) makanan (harga terkendali). Setelah itu konsumsi kelas menengah itu ada di bahan bangunan, perumahan atau properti,” kata dia.
Karenanya, pemerintah telah meluncurkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti. Selain itu, pengambil kebijakan juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
“Sekarang flpp sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. (Tapi) kemarin sudah disetujui di Rapat Kabinet Paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000,” pungkas Airlangga. (Mir/M-4)
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
PERBEDAAN sikap antara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan diskon tarif listrik yang dibatalkan dinilai lemah
Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai US$90 miliar yang diperkirakan akan tumbuh menjadi US$360 miliar pada 2030.
Kerja sama investasi antara Indonesia dan Singapura diperkuat di berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, jasa industri, transisi energi, kesehatan, dan fasilitasi investasi.
Pertemuan di Paris ini menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Selandia Baru bukan sekadar soal perdagangan, tapi kemitraan strategis yang terus berkembang
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah soal pemberian diskon tarif tol.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved