Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyatakan tak mengkhawatirkan kondisi daya beli masyarakat di tengah tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan beruntun. Itu karena deflasi dinilai tak merefleksikan tingkat konsumsi masyarakat.
“Inflasi itu ada komponennya. Kalau komponen inflasi inti naik terus, berarti daya beli (masyarakat) naik, terangkat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10).
Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir, tambahnya, disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile price) yang terus melandai. Penurunan komponen volatile price itu disebut karena kebijakan pemerintah mengendalikan harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D).
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah masih optimistis inflasi secara umum akan tetap berada di kisaran target yakni 2,5% plus minus 1%. “Jadi daya beli selama indeks keyakinan konsumen masih tinggi, kita tidak khawatir,” kata dia.
Di samping itu, pemerintah juga telah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui beberapa kebijakan fiskal melalui pemberian insentif fiskal. Pengendalian harga pangan, kata Airlangga, juga sedianya telah mendukung daya beli masyarakat.
“Daya beli (kita lihat) sektor apa saja yang bisa kita dorong, termasuk untuk kelas menengah itu (pembelian) makanan (harga terkendali). Setelah itu konsumsi kelas menengah itu ada di bahan bangunan, perumahan atau properti,” kata dia.
Karenanya, pemerintah telah meluncurkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti. Selain itu, pengambil kebijakan juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
“Sekarang flpp sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. (Tapi) kemarin sudah disetujui di Rapat Kabinet Paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000,” pungkas Airlangga. (Mir/M-4)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved