Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
EUFORIA Idul Fitri 1446 H mulai mereda. Perhatian kini beralih ke tantangan ekonomi nasional pascalebaran. Isu krusial yang jadi sorotan salah satunya adalah penurunan serapan tenaga kerja dan melemahnya daya beli masyarakat.
Dosen IPB University dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Muhammad Findi mengatakan adanya indikasi perlambatan ekonomi yang tercermin dari arus mudik Lebaran 2025 yang relatif lebih lengang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Ini mengisyaratkan ada potensi berkurangnya kemampuan finansial masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik," jelas pakar ekonomi politik IPB University tersebut.
Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan perkiraan jumlah pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan sebesar 24% dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.
Lebih lanjut, Findi menilai penurunan ini sebagai sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam membangkitkan kembali perekonomian nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif yang dinilai menarik bagi generasi milenial dan gen Z.
Di waktu bersamaan, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal berpotensi terjadi sepanjang 2025, akibat ketidakpastian ekonomi global.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,81% pada semester pertama dan 4,91% pada semester kedua.
"Tren kenaikan ini dapat berlanjut jika pemerintah tidak memberikan stimulus yang memadai bagi para pengusaha," ungkapnya.
Ia merekomendasikan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Langkah-langkah yang disarankan meliputi fasilitasi usaha berbasis digital, dukungan komprehensif bagi pekerja ekonomi kreatif, serta peningkatan akses modal kerja dan pelatihan profesionalisme.
Hasil analisis dari dampak penurunan animo mudik terhadap perputaran uang selama periode Idulfitri, menunjukkan penurunan dari Rp157,3 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp137,975 triliun pada tahun 2025.
Penurunan ini, sebutnya, menjadi indikator kuat pelemahan daya beli masyarakat yang berpotensi memengaruhi permintaan industri di sektor hulu dan berujung pada PHK.
Menghadapi situasi ini, Findi menyarankan masyarakat untuk melakukan efisiensi pengeluaran dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, mengoptimalkan layanan kesehatan, melanjutkan program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan pembebasan biaya sekolah, serta memperkuat jaring pengaman sosial.
"Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri juga krusial dalam memulihkan semangat kebangkitan ekonomi nasional," tandasnya. (Z-1)
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Ia optimistis dan yakin bahwa BSU dari pemerintah ini bisa menjaga daya beli dan akan medorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Laju pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 8,88% secara tahunan dan cenderung terus melambat sepanjang tahun.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap meluncurkan enam program bantuan dan insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved