Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal memprediksi perputaran uang pada Lebaran tahun ini diprediksi tidak sebesar seperti Lebaran tahun sebelumnya. Indikasi tersebut tercermin dari tingkat spending masyarakat sebelum lebarang yang tidak terlalu tinggi serta tingkat tabungan masyarakat yang terus menurun.
"Apalagi juga Kementerian Perhubungan juga memperkirakan jumlah pemudik juga turun signifikan, dari sekitar 193 juta pada 2024 pada saat Lebaran menjadi hanya 146 juta pada Lebaran tahun ini perkiraannya. Jadi artinya ada penurunan hampir 25% dari jumlah orang yang mudik. Jadi perputaran uang itu juga mengalami penurunan kurang lebih tidak jauh-jauh dari itu," ucap Faisal saat dihubungi, Selasa (1/4).
Faisal melanjutkan, meskipun pada Lebaran ini juga dibagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga swasta, akan tetapi ia menilai bahwa THR yang diberikan tersebut tidak sepenuhnya dibelanjakan terutama saat masyarakat melakukan mudik.
"Bisa jadi (THR digunakan) untuk membayar utang atau mungkin juga disimpan dan juga mungkin jumlahnya tidak sebesar tahun yang lalu yang dibagikan, apalagi kalau melihat sebagian pelaku swasta ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi saya perkirakan memang perputaran uang pada Lebaran tahun ini tidak sebesar pada tahun sebelumnya," pungkasnya. (Fal/M-3)
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved