Ekonom Sebut Faktor Domestik Penyebab Indonesia Alami Deflasi Beruntun

DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut faktor domestik menjadi penyebab utama Indonesia mengalami deflasi beruntun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi beruntun sejak Mei hingga September 2024. BPS mencatat, pada Mei deflasi terjadi sebesar 0,03%, turun pada Juni dengan angka 0,08% hingga September mencapai 0,12%.

"Saya mencatat, kondisi deflasi saat ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Pada deflasi sebelumnya seperti di tahun 2008-2009 misalkan, faktor krisis global menyebabkan deflasi terjadi beberapa bulan berturut-turut. Sedangkan di masa pandemi covid-19 juga sama ada faktor extraordinary yang menyebabkan permintaan melemah," ucap Huda saat dihubungi pada Minggu (6/10).

Baca juga : Presiden Tekankan Deflasi maupun Inflasi harus Dikendalikan

Saat ini, sambungnya, faktor deflasi banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli yang disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang tepat. 

"Saya melihat kondisi harga komoditas masih bisa dibilang oke meskipun terjadi penurunan. Covid-19 sudah berjalan beberapa tahun ke belakang dan perdagangan global juga sudah dibuka," jelasnya.

Di sisi lain, Huda juga mengungkapkan data inflasi inti September 2024 yang tercatat 0,16% atau turun dari 0,20% di Agustus 2024 menunjukkan penurunan kemampuan masyarakat membeli barang yang sesuai dengan permintaan dan penawaran.

Baca juga : Soal Deflasi, Pengusaha Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

"Jika kita kaitkan dengan data penunjang lainnya juga menunjukkan dari sisi kemampuan masyarakat juga turun, tabungan turun. Kemampuan orang menabung melemah, justru sekarang sudah makan tabungan. Jadi dari sisi permintaan masyarakat menurun," ujar Huda.

Maka dari itu, Huda meminta agar pemerintah harus lebih bijak membuat kebijakan yang cenderung mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga. 

"Rencana kenaikan tarif PPN tahun depan bisa dibatalkan. Pembatasan pertalite harus dilakukan secara matang dengan melihat unsur keadilan bagi penerima subsidi," tandasnya. (J-3)