Soal Deflasi, Pengusaha Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyebut bahwa deflasi yang terjadi hingga saat ini berdasarkan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) dikontribusikan oleh harga pangan. Deflasi, sambungnya, terjadi khususnya pada harga pangan bergejolak seperti beras, cabai, dan lainnya yang sebelumnya saat Idul Fitri mengalami inflasi yang berlebihan.

"Jadi kami menilai deflasi m-to-m yang terjadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena deflasi pada komponen kebutuhan pangan pokok sebetulnya dapat menciptakan efek positif terhadap konsumsi secara keseluruhan karena menciptakan potensi kebaikan discretionary income masyarakat," kata Shinta saat dihubungi, Minggu (6/10).

Shinta menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi deflasi sebab perekonomian Indonesia saat ini masih mengalami inflasi sebesar 1,84% secara year to year. 

Baca juga : Deflasi Terdalam pada September, BPS : Salah Satunya Disumbang Harga Pangan

"Ini tingkat inflasi yg masih ada dalam range target inflasi pemerintah (2,5% plus minus 1) dan ini masih tergolong cukup baik," imbuhnya.

Meski demikian, Shinta menyebut bahwa inflasi 1,84% ini mengindikasikan adanya pertumbuhan konsumsi pasar domestik yang sangat lamban. Sehingga apabila tingkat inflasi yang terlalu rendah ini terus dibiarkan, dikhawatirkan inflasi tersebut menjadi beban bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan di atas 5% hingga akhir tahun. 

"Perlu diingat, pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung pada kinerja konsumsi dalam negeri, bila level konsumsi domestik sedemikian rendah, tentu pertumbuhan akan sulit dipacu. Industri juga akan wait and see untuk melakukan ekspansi usaha karena kekhawatiran produknya tidak dapat diserap pasar karena appetite konsumsi pasar yang rendah," ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dapat menciptakan stimulus-stimulus yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pasar. Hal tersebut menurutnya dilakukan dengan menciptakan quantitative easing (penurunan suku bunga acuan) dan menciptakan terobosan-terobosan kebijakan di sisi penciptaan produktivitas.

"Khususnya dalam hal fasilitasi investasi, peningkatan kinerja ekspor, pemberdayaan UMKM, dan upaya mentransformasikan sektor ekonomi informal menjadi sektor ekonomi formal. Agar pekerja di sektor informal memiliki tingkat produktivitas dan daya beli yang lebih baik sehingga pertumbuhan pasar domestik bisa dipacu agar lebih suportif untuk menciptakan level pertumbuhan yang diinginkan," pungkasnya. (J-3)