Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa deflasi maupun inflasi sebaiknya harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.
"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10) sebagaimana dilansir dari Antara.
Hal itu disampaikan Presiden kala menanggapi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sebagaimana laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Negara pun meminta agar faktor yang menyebabkan terjadinya deflasi beruntun itu diperiksa lebih lanjut.
Baca juga : Soal Deflasi, Pengusaha Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir
"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 sebesar 1,84% yang dinilainya sudah baik.
"Kita saat ini kalau terakhir inflasi year-on-year itu kira-kira 1,8%, baik, tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," tutur Presiden.
Baca juga : Deflasi Terdalam pada September, BPS : Salah Satunya Disumbang Harga Pangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.
Hal itu karena deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.
"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).
Baca juga : Indonesia Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun
Ia mengatakan belanja masyarakat, utamanya kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.
BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12% (mtm) pada September 2024. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03% pada Mei, 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, dan 0,03% pada Agustus.
Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84% (yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74% (year-to-date/ytd). (Ant/J-3)
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved