Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengkhawatirkan daya beli masyarakat semakin tergerus.
Menurut dia, kondisi deflasi beruntun yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut dari Mei-September 2024. Dia menyebut deflasi yang terjadi disebabkan oleh faktor volatilitas harga pangan seiring
Hal ini memberikan dampak jangka panjang terhadap pendapatan produsen dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12% secara month-to-month (mtm) pada September 2024.
Baca juga : Pemerintah tak Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada bulan lalu.
"Soal volatilitas harga pangan ini yang menjadi masalah utama. Yang kita khawatirkan adalah masalah ini berpengaruh ke daya beli (yang semakin tergerus)," ujar Shinta di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dia berpandangan kondisi ekonomi nasional saat ini mengindikasikan demand atau permintaan konsumsi pasar domestik tengah melambat karena kecenderungan pelemahan daya beli.
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
Masalah tersebut terrefleksi dari aktivitas manufaktur Indonesia atau Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi menjadi 49,2 pada September 2024.
PMI manufaktur Indonesia mengalami kontraksi tiga bulan beruntun. Pada Juli 2024, penurunan terjadi cukup dalam dengan kinerja manufaktur tercatat di bawah ambang batas ekspansi 50 menjadi 49,3 dan kontraksi berlanjut di Agustus menjadi 48,9.
"Jelas demand ini berpengaruh bagaimana kinerja dari PMI manufaktur kita saat ini," terang Shinta.
Baca juga : Menperin Gandeng Kadin dalam Penyusunan Revisi UU Perindustrian
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie berpandangan kontraksi manufaktur Indonesia terjadi lantaran pengusaha masih wait and see. Hal ini didorong ketidakpastian akibat masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Beberapa bulan terakhir ini kita ketahui lagi transisi pemerintahan dan juga karena tahun politik, sehingga banyak yang wait and see," terangnya.
Namun demikian, Anindya berkeyakinan sikap wait and see dari pengusaha akan berakhir pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih jika ada kebijakan yang dibuat untuk mendukung atau pro-kemudahan berusaha guna menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri atau foreign direct investment (FDI).
"Tapi, kami ke depan tidak khawatir terkait kebijakan-kebijakan yang pro bisnis untuk meningkatkan FDI. Karena investasi ini menjadi salah satu mesin perekonomian Indonesia, selain konsumsi domestik dan belanja pemerintah," pungkasnya. (Ins/P-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY) peda Agustus 2025 secara bulanan mengalami defiasi sebesar 0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juli 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 0,08% atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK).
INDEKS Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 diperkirakan akan kembali mengalami deflasi, melanjutkan tren di bulan sebelumnya. Deflasi itu terjadi didorong oleh penurunan harga pangan.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Kota Tegal, Jawa Tengah, di awal Januari 2025, deflasi sebesar 0,49% (mtm) atau lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,48% (mtm).
Inflasi pada Januari 2025 yang terjaga rendah merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun depan akan mengerek inflasi sebesar 0,2 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved