Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengkhawatirkan daya beli masyarakat semakin tergerus.
Menurut dia, kondisi deflasi beruntun yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut dari Mei-September 2024. Dia menyebut deflasi yang terjadi disebabkan oleh faktor volatilitas harga pangan seiring
Hal ini memberikan dampak jangka panjang terhadap pendapatan produsen dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12% secara month-to-month (mtm) pada September 2024.
Baca juga : Pemerintah tak Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada bulan lalu.
"Soal volatilitas harga pangan ini yang menjadi masalah utama. Yang kita khawatirkan adalah masalah ini berpengaruh ke daya beli (yang semakin tergerus)," ujar Shinta di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dia berpandangan kondisi ekonomi nasional saat ini mengindikasikan demand atau permintaan konsumsi pasar domestik tengah melambat karena kecenderungan pelemahan daya beli.
Baca juga : Ekonom: Deflasi Tunjukkan Peluang Pelemahan Daya Beli
Masalah tersebut terrefleksi dari aktivitas manufaktur Indonesia atau Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi menjadi 49,2 pada September 2024.
PMI manufaktur Indonesia mengalami kontraksi tiga bulan beruntun. Pada Juli 2024, penurunan terjadi cukup dalam dengan kinerja manufaktur tercatat di bawah ambang batas ekspansi 50 menjadi 49,3 dan kontraksi berlanjut di Agustus menjadi 48,9.
"Jelas demand ini berpengaruh bagaimana kinerja dari PMI manufaktur kita saat ini," terang Shinta.
Baca juga : Menperin Gandeng Kadin dalam Penyusunan Revisi UU Perindustrian
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie berpandangan kontraksi manufaktur Indonesia terjadi lantaran pengusaha masih wait and see. Hal ini didorong ketidakpastian akibat masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Beberapa bulan terakhir ini kita ketahui lagi transisi pemerintahan dan juga karena tahun politik, sehingga banyak yang wait and see," terangnya.
Namun demikian, Anindya berkeyakinan sikap wait and see dari pengusaha akan berakhir pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih jika ada kebijakan yang dibuat untuk mendukung atau pro-kemudahan berusaha guna menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri atau foreign direct investment (FDI).
"Tapi, kami ke depan tidak khawatir terkait kebijakan-kebijakan yang pro bisnis untuk meningkatkan FDI. Karena investasi ini menjadi salah satu mesin perekonomian Indonesia, selain konsumsi domestik dan belanja pemerintah," pungkasnya. (Ins/P-3)
TPID telah melakukan pemantauan dan ditemukan ada komoditas yang hargnya masih tinggi.
Walaupun terdapat kendala terkait harga pada bahan pangan namun daya beli masyarakat tetap terkendali.
Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Jakarta sangat dipengaruhi kemampuan daya beli yang meningkat, khususnya kelompok menengah bawah.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri menilai jumlah GenZ di Jakarta yang mencapai 7 juta jiwa bisa menggerakan roda perekonomian Jakarta.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah juga melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program PEN 2022, dengan alokasi anggaran mencapai Rp455,62 triliun.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Kota Tegal, Jawa Tengah, di awal Januari 2025, deflasi sebesar 0,49% (mtm) atau lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,48% (mtm).
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan Indeks harga konsumen (IHK) pada September 2024, diperkirakan akan mengalami deflasi sebesar 0,04% month to month (mtm).
Penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di tahun depan akan mengerek inflasi sebesar 0,2 persen.
Inflasi pada Januari 2025 yang terjaga rendah merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 diperkirakan akan kembali mengalami deflasi, melanjutkan tren di bulan sebelumnya. Deflasi itu terjadi didorong oleh penurunan harga pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved