Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%. Seperti diketahui, pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas Judicial Review UU Cipta Kerja yang diajukan oleh beberapa Serikat Buruh. Salah satu klausul yang tercantum dalam putusan Nomor 168/PUU.XXI/2023 menyebutkan, “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dengan menetapkan bahwa upah harus mampu memenuhi kebutuhan buruh/pekerja secara wajar yang meliputi makan, minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta jaminan hari tua.
“Penetapan penaikan rata-rata upah minimum 6,5% tidak akan memenuhi kebutuhan hidup layak keluarga buruh dan tidak sesuai dengan putusan MK. Penaikan 6,5% kalau dipotong dengan seluruh potongan BPJS yang jumlahnya 4% maka yang dinikmati buruh hanya 2%,” jelas Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI) Angga Saputra dalam keterangannya, Senin (1/12).
"Itu belum dipotong dengan rencana pelaksanaan Tapera sebesar 0,5% dan penaikan PPN 12%. Upah buruh ludes sama potongan negara,” tambahnya.
Seperti diketahui, rata-rata upah minimum secara nasional pada 2024 sebesar Rp3,1 juta. Jika naik 6,5%, maka upah minimum akan naik sekitar Rp200 ribu.
“Duh, penaikan segini mah sama saja dengan nyuruh lembur terus-terusan atau ngutang ke pinjol. Buat jajan satu anak sekolah sebulan aja udah Rp300 ribu," kata Sekretaris Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU KSN) Zaenal Rusli.
Zaenal menegaskan, penaikan upah 6,5% tidak akan memperbaiki perbaikan ekonomi buruh. Kebijakan ini justru bertentangan dengan janji kampanye Presiden Prabowo yang akan memberantas stunting.
"Dengan penaikan upah 6,5%, buruh akan tetap sulit mencukupi kebutuhan hidupnya, apalagi gizinya,” cetusnya.
Sementara itu, Sekretariat P2RI (Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia) Kokom Komalawati menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan pihaknya memperlihatkan bahwa kebutuhan keluarga konsumsi buruh untuk unsur makanan dan nonmakanan pada 2023 mencapai Rp9,2 juta per bulan.
“Tahun 2024, riset yang dilaksanakan Komite Hidup Layak memperlihatkan untuk menutup kebutuhan hariannya buruh terjerat utang antara Rp2 juta hingga Rp6 juta, mengurangi asupan konsumsi bergizi dan merusak dirinya dengan memperpanjang jam kerja,” sebut Kokom.
Di sisi lain, Ketua DPC Federasi Progresif-Sentral Gerakan Buruh Nasional Tangerang Raya Ujang Kurniawan menyebut bahwa penaikan upah 6,5% tidak memiliki dasar aturan dan hanya menggunakan aturan lama, yakni PP 51.
“Ini seperti pemerintah seperti melawan hukum. Saya yakin pemerintah paham bahwa penaikan upah yang layak akan mendongkrak daya beli masyarakat. Itu artinya pertumbuhan ekonomi akan membaik. Saya yakin buruh banyak berharap dengan presiden baru akan akan perbaikan khususnya untuk upah. Namun sayang sekali, presiden Prabowo membuat kebijakan yang tidak jauh beda dengan presiden sebelumnya,” pungkas Ujang.
Dengan demikian, Aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia menilai penaikan upah 2025 sebesar 6,5% adalah kebijakan yang merugikan buruh dan mendorong keluarga buruh dalam kubangan kemiskinan dan jeratan utang. (Fal/M-3)
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah lebih cenderung mengalami masalah perilaku, depresi, rasa rendah diri, dan kegagalan dalam pendidikan.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menegaskan pentingnya peran agama sebagai salah satu dari 8 Fungsi Keluarga dalam mewujudkan generasi emas Indonesia.
Baby blues merupakan kondisi yang terjadi akibat perubahan hormon, kelelahan serta mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan peran baru sebagai ibu.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) meluncurkan program Family Orientation at the Mosque’s Site (Foremost) sebagai strategi baru pembinaan keluarga berbasis masjid.
Semua upaya menjaga keamanan pangan dimulai dari satu hal sederhana: kebersihan.
KNPK Indonesia menilai pentingnya penguatan peran keluarga dalam membentuk karakter dan moralitas manusia Indonesia yang luhur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved