Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejak triwulan IV 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menjaga angka inflasi di 2025, pemerintah harus menaikkan permintaan domestik dengan memperkuat daya beli masyarakat.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
Periode obral diskon yang lebih lama namun tak mendorong nilai transaksi Harbolnas mengonfirmasi adanya pelemahan daya beli masyarakat.
Rencana penaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 perlu dikaji dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan prospek ekonomi domestik.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan berdampak negatif terhadap sektor pertanian, khususnya petani.
PEMERINTAH secara resmi akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara
Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan delapan kebijakan mitigasi agar daya beli masyarakat tak terus melemah imbas penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025.
Pemerintah mengoptimalkan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) untuk memacu daya beli masyarakat. Target transaksi tahun ini diharapkan lebih besar.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Harbolnas mampu mendongkrak ekonomi digital Indonesia.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
PERHATIAN terhadap kondisi daya beli masyarakat yang tertekan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan UMP sebesar 6,5% di 2025.
KEGELISAHAN masyarakat perihal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dikemukakan melalui petisi daring di laman Change.org.
Seruan hidup hemat (hidup hemat) oleh warganet berpotensi besar memperlambat laju perekonomian. Itu karena konsumsi masyarakat merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi
Di tengah inflasi yang sempat menjadi kekhawatiran, deflasi mulai menghantam pasar dalam dua bulan terakhir.
PEMERINTAH diminta untuk membuka mata dan telinga perihal penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Pasalnya, data dan realitas menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
PENAIKAN PPN menjadi 12% dinilai dilakukan pada momentum yang kurang tepat. Itu karena dalam beberapa waktu terakhir terjadi penurunan konsumsi, alias daya beli masyarakat.
Akibat turunnya daya beli, masyarakat kelas menengah kini hanya belanja untuk kebutuhan primer saja.
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menilai anjloknya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dipicu dari tren pelemahan konsumsi rumah tangga, utamanya kelas menengah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved