Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 diyakini akan memicu pelemahan ekonomi.
Pemerintah perlu mengantisipasi potensi kredit macet dari peningkatan penggunaan paylater. Langkah itu perlu dilakukan mengingat daya beli masyarakat yang menurun.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.
Jika pemerintah bisa dengan segera menangani deflasi yang terjadi, laju perekonomian akan tetap terjaga.
Pemerintah belum fokus menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, baik dari sisi menjaga biaya hidup maupun dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan kualitas lapangan kerja.
Peningkatan anggaran untuk subsidi energi di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 perlu dilihat secara lebih dalam.
Dia menyadari Indonesia perlu untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini terbilang masih rendah. Namun, penaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai bukan cara yang tepat.
Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin, memastikan siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait upaya menjaga daya beli di daerah masing-masing.
Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera merealisasikan APBD. Hingga memasuki bulan ke delapan di 2024, serapan APBD baru 31%.
PRESIDEN Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan saat ini jumlah buruh terus menurun akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Pemerintah belum memutuskan kebijakan baru yang akan diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya kelas menengah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut tantangan ekonomi yang sebenarnya bagi Indonesia baru akan terlihat pada triwulan ketiga dan keempat 2024.
Kondisi masyarakat kelas menengah di Indonesia kian memprhatinkan. Penurunan daya beli, kesempatan kerja yang terbatas, hingga naiknya harga menyebabkan kelompok masyarakat itu terhimpit.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani berpendapat dengan suku bunga acuan atau BI Rate yang kembali ditahan pada posisi 6,25% pada Juli 2024 dapat menjaga daya beli masyarakat.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
Ketergantungan bahan baku impor akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia bila rupiah terus melemah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved