Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berdampak negatif terhadap sektor pertanian, khususnya petani. Ia mengatakan kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi seperti pupuk, benih, dan alat pertanian.
"Kebijakan ini juga berisiko, yang pertama meningkatkan harga produk pangan. Harga jual produk pertanian berpotensi naik, sehingga menurunkan daya beli masyarakat," kata Johan, melalui keterangannya, Rabu (25/12).
Johan juga menyoroti kenaikan PPN juga berdampak pada target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Menurut ia, kenaikan PPN berpotensi membuka keran impor pada sektor pertanian.
"Ketergantungan pada impor bisa meningkat jika petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produktivitas," kata dia.
Johan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan PPN 12 persen ini. Ia meminta langkah mitigasi yang matang harus disiapkan untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan PPN tersebut.
"Kami siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional," pungkasnya. (faj/M-3)
Urban farming juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Hasil panen tidak hanya dapat dijual tetapi juga dapat dikonsumsi sendiri.
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
PPIU Program YESS memberikan fasilitas dan bimbingan kepada generasi muda di perdesaan untuk menjadi wirausahawan dan petani handal do Subang, Jawa Barat.
YESS menjadi salah satu solusi yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dan memberdayakan petani di Indonesia.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Pemerintah menilai dampak penaikan PPN 12 persen terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.
Beban PPN tak dikenakan kepada masyarakat atau pembeli yang menggunakan layanan QRIS. Namun itu bukan berarti tak ada kenaikan harga dari pembelian yang dilakukan.
Pernyataan pemerintah dinilai hanya gimmick politik bahwa seakan-akan pemerintah hari ini melahirkan kebijakan baru dengan membebaskan barang pokok dari PPN.
Jika PPN naik maka harga bahan baku otomatis naik semua. Misalnya kertas dan lem, semua material yang bukan tembakau dan cengkih otomatis ikut naik.
Pemberian insentif kepada kelas atas, seperti insentif PPN senilai Rp15,7 T untuk kendaraan listrik dan rumah hingga Rp5 miliar dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan pajak.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah mengingatkan pemerintah menyiapkan mitigasi risiko menyusul penaikan PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved