Penaikan UMP Untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

PERHATIAN terhadap kondisi daya beli masyarakat yang tertekan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% di 2025. Itu terutama dianggap bakal mendukung ketahanan kemampuan konsumsi masyarakat kelas menengah pekerja formal yang selama ini mengalami tekanan.

“Itu untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal, itu sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan services. Oleh karena itu, sebagai start awal untuk menunjang daya beli mereka maka kenaikan upah minimumnya didongkrak ke 6,5%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Minggu (1/12).

Besaran penaikan upah itu diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah yang berada pada kelompok desil 40 terbawah. Pemerintah memandang hal tersebut penting lantaran pertumbuhan ekonomi dalam negeri banyak bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pada triwulan IV 2024 pemerintah bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karenanya, di satu bulan terakhir tahun ini, pengambil kebijakan menyelenggarakan program yang ditujukan untuk memantik geliat konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga mengaku tak terlalu khawatir penaikan upah sebesar 6,5% bakal mengganggu kinerja industri. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga telah dimitigasi melalui pembentukan Satuan Tugas PHK.

“Pemerintah akan membuat Satgas terkait PHK. Yang pemerintah lihat adalah fundamental industrinya, jadi yang kita pelajari di sana,” pungkas Airlangga. (Mir/M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi