Muncul Petisi Batalkan Kenaikan PPN

KEGELISAHAN masyarakat perihal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dikemukakan melalui petisi daring di laman Change.org. Petisi berjudul Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! itu dimulai pada 19 November 2024 dan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Petisi yang diinisiasi oleh akun Bareng Warga itu menargetkan 5.000 tanda tangan dari masyarakat. Sementara hingga pukul 18.27 WIB, sebanyak 3.525 orang telah menandatangani petisi tersebut. 1.325 orang di antaranya mendukung petisi tersebut pada hari ini. 

Laman tersebut memuat alasan pentingnya pembatalan penaikan tarif PPN menjadi 12%. “Rencana menaikan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” demikian petikan alasan yang dikutip pada Kamis (21/11).

Baca juga : Seruan Frugal Living vs Pertumbuhan Ekonomi, Apa Dampaknya bagi Konsumsi Masyarakat?

“Rasa-rasanya pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membasa dan menyebar ke mana-mana,” bunyi petikan lainnya. 

Kegerahan masyarakat perihal PPN juga mendorong lahirnya seruan untuk hidup hemat (frugal living) sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah soal penaikan tarif PPN menjadi 12%. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, jika seruan itu diterapkan, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia bakal semakin suram. Pasalnya, tanpa seruan itu pun konsumsi masyarakat telah melemah dan berimbas pada penurunan produksi bisnis. 

"Apalagi ada kampanye frugal living. Itu hak masyarakat, mau hemat, memang daya beli sedang lemah. Mungkin itu orang-orang yang tanpa kenaikan PPN juga jarus hemat pengeluarannya," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11). 

Baca juga :  Penurunan Daya Beli Kelas Menengah Picu Anjloknya Konsumsi RI

Porsi konsumsi rumah tangga sedianya sepanjang tahun ini terus melemah. Itu terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang perlahan menciut di tiap triwulan. 

Pada triwulan I 2024 konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan 4,91% dan berkontribusi hingga 54,93% dari PDB Indonesia yang saat itu mampu tumbuh 5,11%. Pada tiga bulan pertama itu, konsumsi rumah tangga memiliki momentum untuk tumbuh lantaran ada periode puasa dan Pemilu 2024.

Kendati begitu, pertumbuhan yang tak mampu melampaui angka 5% seperti periode-periode sebelumnya merupakan bukti terjadi pelemahan daya beli masyarakat. 

Baca juga : Pemerintah harus Tarik Investasi untuk Dongkrak Pendapatan Masyarakat

Lalu pada triwulan II 2024, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,93% dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 54,53%. Pertumbuhan itu juga relatif lambat lantaran di periode itu ada momen lebaran dan libur sekolah yang notabene merupakan periode pendongkrak konsumsi rumah tangga. 

Sementara di triwulan III 2024 konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan 4,91%, lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Kontribusi pertumbuhan itu terhadap PDB juga menyusut menjadi 53,08%. 

"Itu harusnya ada sense of crisis dari pemerintah. Tapi narasi yang dibangun sampai hari ini, adalah menaikan-menaikan (harga) terus. BPJS iuran naik Juni 2025. KRL diseleksi pakai KTP. Menggelegar saat ini PPN 12%, ini perlu dikritisi," jelas Eko. 

"Itu seperti sudah jatuh, ketimpa tangga. Ini di mana kepekaan para pembuat kebijakan? Kenapa kebijakan seperti itu tetap mau dilakukan?" tambahnya. (Mir/M-3)