Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
RENCANA pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti dan kendaraan listrik dinilai tak akan banyak membantu memulihkan daya beli sebagian besar masyarakat. Pasalnya, konsumsi dua sektor itu lebih didominasi oleh kelompok masyarakat menengah-atas.
"Dampak langsung kebijakan ini terhadap peningkatan konsumsi agregat mungkin terbatas. Dalam konteks dampak terhadap tingkat konsumsi rumah tangga, stimulus ini diperkirakan hanya akan memberikan dampak moderat," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Minggu (3/11).
Dampak terbatas dan moderat itu, lanjut dia, karena pengurangan harga dari properti dan kendaraan listrik lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. Karenanya, kebijakan itu dinilai tak akan banyak membantu pertumbuhan daya beli masyarakat secara umum dalam tingkatan yang tinggi.
Upaya peningkatan daya beli masyarakat juga berpeluang terhambat dengan rencana penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Adanya insentif pajak DTP properti dan kendaraan listrik, imbuh Yusuf, tak akan mampu membendung dampak penaikan tarif PPN tersebut.
"Cakupan barang dan jasa yang terkena penaikan PPN jauh lebih luas dibandingkan sektor yang mendapat insentif. Penaikan PPN akan memengaruhi konsumsi sehari-hari masyarakat dari semua lapisan, sementara insentif hanya menyasar segmen tertentu. Dampak psikologis dari kenaikan harga-harga umum akibat PPN 12% dapat menurunkan sentimen konsumen secara lebih luas," jelasnya.
Karenanya, kata Yusuf, pemerintah perlu memperluas cakupan insentif pajak DTP ke sektor-sektor lain yang memberi dampak langsung ke masyarakat luas. Beberapa di antaranya ialah insentif untuk bahan pokok maupun transportasi publik.
Selain itu, perlu juga bagi pemerintah untuk melakukan kombinasi kebijakan dengan memberikan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. "Perlu juga mempertimbangkan penundaan penaikan PPN hingga kondisi ekonomi lebih kondusif," terang Yusuf.
Lebih lanjut, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keberlanjutan anggaran. Jangan sampai, stimulus-stimulus pajak yang diberikan justru menciptakan masalah baru bagi instrumen fiskal.
"Pemberian insentif pajak berarti pengurangan penerimaan negara, sementara di sisi lain ada kebutuhan untuk menjaga defisit anggaran supaya tetap terkendali. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang exit strategy yang jelas untuk kebijakan ini, termasuk kriteria dan timeline yang terukur untuk fase-out insentif ketika kondisi ekonomi mulai membaik," pungkas Yusuf. (E-2)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut warga yang berada pada golongan kelas menengah atas di Jakarta semakin kaya saat ini. Gini Ratio Meningkat,
Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah.
Apindo mendorong pemerintah fokus pada program jangka pendek, di antaranya mendorong stimulus konsumsi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelas menengah.
Fenomena duck syndrome menggambarkan kondisi ketika seseorang tampak tenang di permukaan tetapi sebenarnya sedang berjuang keras di bawah tekanan yang berat.
EKONOM UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan.
Penyebab terjadinya fenomena makan tabungan (mantab) adalah karena pertumbuhan pendapatan yang sangat tipis yang dibarengi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari
Rojali dan Rohana merupakan bentuk reaksi alami dari masyarakat yang tengah mengalami pelemahan daya beli.
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved