Pemerintah Mestinya Fokus Ciptakan Lapangan Kerja, bukan Bagikan BSU

Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang cenderung tidak produktif. Hal itu disampaikan Ekonom Makroekonomi dan Keuangan Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky. Menurutnya, BSU sedianya memiliki dampak positif, namun itu hanya bersifat sementara. 

"Isu strukturalnya adalah pemerintah ini perlu membuat iklim investasi dan bisnis yang lebih bersahabat, mengurangi praktik perburuan rente, mempermudah birokrasi, perizinan yang jelas dan lain semacamnya," kata dia saat dihubungi, Kamis (26/6).

"Ini yang sebetulnya paling penting atau yang pemerintah bisa lakukan untuk membuat iklim investasi bersahabat sehingga kemudian investasi masuk dan tercipta lapangan kerja sehingga masyarakat mendapatkan income yang layak dan ini baru menciptakan daya beli," tambah Riefky. 

Baca juga : Penyaluran BSU Lambat karena Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian

Pemberian BSU 2025 yang ditujukan pada kelompok masyarakat menengah bawah juga dianggap tak akan berkontribusi banyak terhadap peningkatan daya beli. Sebab, kelompok tersebut sejatinya juga mendapatkan bantuan lain dari pemerintah. 

Hal yang justru tampak diabaikan ialah kelas menengah. Kelompok masyarakat ini, kata Riefky, tak tersentuh oleh bantuan pemerintah dan mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tidak stabil. Padahal kelompok itu pula yang mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

"Masyarakat itu tidak memiliki income yang cukup stabil, lalu juga penciptaan lapangan kerja relatif minim, bahkan di beberapa kesempatan kita lihat kerja di PHK masal. Inilah yang kemudian membuat daya beli masyarakat itu secara agregat menurun," terang Riefky.

"Apalagi kalau kita melihatnya dari perspektif menurunnya kelas menengah. Menurunnya kelas menengah ini yang mencerminkan daya beli memang sangat menurun, karena daya beli yang utama ini memang dari kelas menengah lalu di kelas atas," lanjutnya.

Karenanya Riefky mendorong agar pemerintah menghadirkan solusi yang konkret dan nyata, alih-alih memberikan stimulus yang bersifat sementara dan tidak produktif. (E-3)