Pertumbuhan Ekonomi Melorot, Apindo Dorong Pemerintah Serius Perbaiki Daya Beli Kelas Menengah

KETUA Umum Asosiasi Penguaaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani memandang capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% (yoy) pada kuartal I 2025 sebagai sinyal perlambatan yang harus dicermati dengan seksama. Ia menilai, angka ini tidak hanya lebih rendah dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu (Q1 2024: 5,11%) dan kuartal sebelumnya (Q4-2024: 5,02%), tetapi juga berada di bawah ekspektasi konsensus pasar sebesar 4,91%.

"Ini menjadikannya pertumbuhan kuartalan terlemah sejak kuartal III 2021. Meskipun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (4,7%–5,5%), capaian ini masih di bawah target pemerintah sebesar 5,2% untuk tahun 2025," ucap Shinta saat dihubungi, Selasa (6/5).

Dari perspektif dunia usaha, sambung Shinta, angka pertumbuhan ini merefleksikan adanya indikasi pelemahan nyata di sektor riil.

Baca juga : Siap-Siap, Industri Manufaktur Berpotensi Loyo hingga Akhir Tahun

Sektor manufaktur, misalnya, sebagai motor pertumbuhan ekonomi menunjukkan kontraksi yang cukup signifikan. Skor PMI Indonesia pada April 2025 anjlok ke 46,7 yang merupakan level terendah sejak Agustus 2021. Skor itu menunjukkan penurunan tajam aktivitas produksi dan permintaan terhadap pesanan baru.

Bersamaan dengan itu, survei Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengindikasikan melemahnya optimisme industri, dengan penurunan persentase pelaku usaha yang merasa kondisi usaha mereka membaik, yaitu 26,2% di April 2025 dibandingkan 31,1% pada Maret 2025.

Kondisi ini, lanjut Shinta, juga tecermin di pasar tenaga kerja. Lonjakan Pemutusan Hak Kerja (PHK) pada Februari 2025 yang naik signifikan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy), serta naiknya proporsi pekerja informal ke atas 60%, menandakan tekanan yang nyata di sektor riil.

Baca juga : Apindo: Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Serius terhadap Gelombang PHK di Indonesia

"Ketika sektor padat karya terpukul, daya beli pun ikut tergerus. Apalagi, data BPS juga mencatat bahwa konsumsi rumah tangga, kontributor utama pertumbuhan ekonomi, meskipun masih tumbuh, tetapi cenderung melambat," tuturnya.

Hal yang lebih mengkhawatirkan menurut Shinta adalah ruang fiskal yang kini justru menyempit. Belanja pemerintah yang seharusnya menjadi penyangga di tengah perlambatan konsumsi malah mengalami kontraksi -1,38% (yoy) pada kuartal I 2025. Ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja, termasuk belanja modal, belum optimal untuk mendorong permintaan domestik.

Apindo memandang ada beberapa hal perlu menjadi fokus pemerintah dalam jangka waktu dekat. Di antaranya adalah mendorong stimulus konsumsi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelas menengah yang selama ini menjadi motor pertumbuhan.

"Percepat realisasi belanja pemerintah di semester I untuk proyek-proyek padat karya dan infrastruktur skala menengah yang bisa memberi efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan permintaan lokal. Selain itu, pulihkan daya saing industri manufaktur melalui deregulasi dan insentif yang terarah. Fokus pada penyederhanaan izin, penyelesaian masalah ketersediaan bahan baku, dan penguatan akses pasar ekspor, termasuk optimalisasi manfaat FTA dan CEPA yang selama ini belum termanfaatkan oleh sebagian besar pelaku usaha," tegas Shinta.

Apindo mendorong agar semangat Indonesia Incorporated dijadikan pijakan utama, saat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersatu untuk bersama-sama memikirkan solusi atas berbagai tantangan bangsa untuk menciptakan ekonomi yang lebih resilient dan berdaya saing tinggi ke depan. (Fal/E-1)