Berita Terbaru Daerah Otonomi Baru Hari Ini

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI.

3 Pj Gubernur DOB Papua Dilantik, Bukti Jokowi Terapkan Kesetaraan Gender

TIM Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Willem Wandik mengatakan pelantikan tiga Penjabat (Pj) Gubernur DOB Papua, jadi bukti sejarah Jokowi tentang kesetaraan gender.

Perppu Pemilu akan atur 3 DOB di Papua dan IKN

Supiansah menjelaskan penentuan dapil dan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi di 3 DOB di Papua dan IKN, akan diatur dalam Perppu.

MK Minta Pemerintah Jelaskan Penetapan Dapil untuk DOB

MAHKAMAH Konstitusi (MK) meminta pemerintah menjelaskan rencana penetapan daerah pemilihan (dapil) pada pemilihan umum (pemilu) 2024, khususnya Daerah otonomi baru (DOB)

Usulan Pemekaran Cianjur Selatan Sudah di Pemerintah Pusat

PEMPROV Jabar melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah menyerahkan dokumen usulan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cianjur, ke pusat.

Komisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat I

Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Soal DOB Papua, KPU Harap Perppu Rampung Oktober

KPU berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar segera rampung.

Pemerintah Kebut Penuntasan Perppu Pemilu

Kemendagri menyatakan bahwa Perppu tentang DOB Papua ditargetkan tuntas Oktober mendatang. Perppu dibutuhkan sebagai dasar hukum KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu di 3 DOB Papua. 

Perppu Pemilu Ditargetkan Diterbitkan Bulan Ini

Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi pengaturan penyelenggaraan pesta demokrasi di provinsi baru di Indonesia.  

DOB Papua, Wamendagri Beberkan Empat Hal Strategis

Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. 

DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu Pemilu Dampak DOB Papua

Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilu, dampak dari pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Presiden Sebut Pemekaran Papua Merupakan Permintaan Masyarakat    

Kebijakan pemekaran wilayah itu pun disebut sebagai permintaan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Mendagri: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan Mendagri bersama Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Menkumham untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Humas Pemerintah Dituntut Kawal Program Dan Kebijakan Di Papua

OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.

Kepmendagri Tengah Susun Pemberian dan Pemutakhiran Kode DOB

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkannya Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB)

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Realisasi DOB Papua, MRP Desak Pemerintah Antisipasi Gejolak Antarwarga

"Jika Pemerintah ingin menunjuk pejabat sementara gubernur maka sebaiknya sosok tersebut merupakan orang asli Papua (OAP),"

Soal Keikutsertaan DOB Papua, KPU Koordinasi dengan Pembuat UU

Soal mekanisme revisi perubahan Undang-Undang atau kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) juga akan jadi bahasan KPU saat berjumpa dengan pembuat UU.

Wamendagri Sebut Warga Wamena Dukung DOB Papua Tengah

Menurut Wamendagri, kehadiran DOB bisa mengangkat harkat dan martabat warga asli Papua. Terutama, keyakinan bahwa warga setempat mampu bersaing seperti daerah lain.

Pemilu DOB Papua, DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu

Pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

Kurikulum Berbasis Cinta

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia