Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) meminta pemerintah pusat agar menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gejolak di Papua jika tetap ingin merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
Mulai dari pro dan kontra pilihan wilayah yang akan dijadikan ibu kota provinsi hingga siapa pejabat sementara yang akan menjadi gubernur sementara ketiga DOB tersebut.
"Jika Pemerintah ingin menunjuk pejabat sementara gubernur maka sebaiknya sosok tersebut merupakan orang asli Papua (OAP)," ucap Ketua MRP Timotius Murib.
Saat menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Timotius menegaskan pihak MRP masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No. 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
“Kami tentu masih menanti dan berharap MK mengabulkan permohonan kami. Setidaknya sebagian dari permohonan kami. Tetapi kami juga sadar bahwa terus berjalannya kebijakan pembentukan DOB membuat MRP harus mengambil langkah proaktif. Yang terpenting itu hak-hak orang asli Papua terpenuhi dan mendapat afirmasi,” kata Timotius.
Baca juga: Soal Keikutsertaan DOB Papua, KPU Koordinasi dengan Pembuat UU
Sementara itu, Wakil Ketua I Yoel Luis Murait berharap jika nantinya ada pelaksana gubernur sementara, Mendagri sebaiknya menunjuk orang asli Papua agar tetap sesuai dengan semangat otonomi khusus dan kebijakan afirmatif negara terhadap hak-hak orang asli Papua.
”Jika yang ditunjuk adalah pejabat gubernur adalah pejabat dari luar Papua, maka langkah itu dapat semakin mengurangi rasa kepemilikan orang asli Papua atas kebijakan DOB yang masih menuai pro dan kontra hingga kini," paparnya.
"Kami di bawah ini merasakan langsung gejolak masyarakat di level bawah. Mohon perhatian serius Pemerintah pusat,” papar Yoel.
Menanggapi itu, Tito berjanji akan mempertimbangkan usul tersebut dalam kebijakan Pemerintah pusat. Saat ini, menurut Tito, Kemendagri juga menerima masukan sebagian tokoh di Papua yang justru berharap agar pelaksana gubernur DOB berasal dari non-OAP.
“Mereka berpendapat, penunjukkan non-OAP sebagai pelaksana gubernur DOB dinilai akan bersikap netral terutama terhadap kemungkinan adanya persaingan antarsesama OAP dalam Pemilu 2024,” pungkas Tito.(OL-5)
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pemda membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta wisata.
PBHI menemukan sepanjang tahun 2023 pelanggaran HAM di Papua berkaitan dengan kebebasan berkumpul sebanyak 43,9%, dan pelanggaran hak atas rasa aman sebesar 51,2%.
Fenomena sedikitnya orang asli Papua dibandingkan dengan nonasli di lembaga legislatif pada provinsi, kabupaten, dan kota terkait kini pada Pemilu 2024 akan berbeda.
KETUA Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan peringatan kepada Bawaslu RI terkait dengan seleksi Bawaslu yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat (3/8).
Personel gabungan Ops Damai Cartenz menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka,
"Papua selalu ada di hati saya," kata Presiden Jokowi saat pidato di Stadion Mandala Jayapura, Jumat (5/11/2021) malam.
Enam anggota BP3OKP asli dari Papua dikukuhkan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/5/2023).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved