Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
Opini WTP diberikan atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang menandakan semua hal sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir, melainkan agar pemerintah mampu mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
LAPORAN pengadministrasian dan keuangan tahun anggaran 2021 di 8 perangkat daerah di Pemkab Cianjur, Jawa Barat, jadi temuan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Ade Yasin diduga memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memberikan fasilitas dan sejumlah uang untuk membantu para auditor BPK.
Dalam laporan tersebut dijelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan tiga rekomendasi BPK terkait penyelenggaraan Formula E dalam LHP 2019 lalu.
Awalnya pelaksanaan Formula E dilakukan selama lima tahun. Pada periode 2020 hingga 2024 yang akan datang.
BPK memberi predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021.
Perhatikan proses pengelola keuangan dengan berpedoman pada IKPA Tahun 2022 dengan lakukan percepatan pertanggung jawaban dan percepatan target output kegiatan.
Mereka justru menilai BPK tidak cermat karena temuan kelompok buruh kartu prakerja ini sudah menjangkau masyarakat terutama kelompok buruh dengan baik
Dengan memaksimalkan kinerja dalam masing-masing dimensi, pemerintah daerah akan mendapatkan hasil yang baik pula dalam IPKD.
Beberapa masalah signifikan tersebut antara lain belum memadainya basis data untuk perencanaan penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan.
Sejumlah temuan pada sisi belanja daerah, BPK menemukan ada kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kerja daerah.
Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Pemkot Tangsel Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.
Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjamin keamanan dan ketahanan siber masyarakat Indonesia.
Diketahui, BPK menemuka permasalahan pada program Kartu Prakerja, yakni 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.
Pernyataan Muhadjir menanggapi laporan temuan BPK, bahwa 78,3 juta dosis vaksin covid-19 beredar, namun belum memiliki izin bets atau lot release.
Itu merupakan hasil pemeriksaan BPK pada semester II 2021. Permasalahan yang ditemukan mencakup ketidakhematan, ketidakpatuhan, hingga kelemahan sistem.
KPK memastikan permintaan uang ke kontraktor yang dilakukan Ade Yasin bakal diproses sesuai aturan yang berlaku.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved