Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui adanya kemungkinan distribusi vaksin covid-19 belum sepenuhnya tercatat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, hal itu terjadi karena pemerintah harus bergerak cepat. Khususnya, dalam memenuhi kebutuhan vaksin di berbagai daerah, demi mengejar target kekebalan kelompok (herd immunity) di masa pandemi.
Baca juga: BPK Ungkap 6.011 Permasalahan Senilai Rp31,34 Triliun
"Kalau ada yang belum tercatat, mungkin karena itu belum dilaporkan. Kemarin kan masa darurat, jadi kita mengejar target dulu," jelas Muhadjir kepada Media Indonesia, Selasa (24/5).
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi covid-19 di BPOM. Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II, lembaga auditor negara mencatat 78,3 juta dosis vaksin covid-19 beredar, namun belum memiliki izin bets atau lot release.
Baca juga: Kepercayaan Baru, Luhut Diperintah Bereskan Sengkarut Minyak Goreng
Lebih lanjut, Muhadjir memastikan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki seluruh data administrasi terkait vaksinasi covid-19. Sehingga, semua dosis vaksin yang disalurkan kepada masyarakat tercatat dengan baik.
Pihaknya juga menjamin bahwa semua jenis vaksin covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah memperoleh izin penggunaan dari BPOM.
"Insyaallah semua aman. Kalau dosis belum tercatat, itu bisa saja. Tapi kalau ada jenis vaksin yang masuk tanpa persetujuan BPOM, saya rasa tidak ada," tegas Muhadjir.(OL-11)
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
Kami berharap tidak banyak tenaga kesehatan yang terjangkit vaksin covid-19,
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Persetujuan izin edar telah dirilis BPOM pada 9 Desember 2023 lalu.
Ke-19 pasien tersebut hanya bergejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka.
Upaya pemulihan ekonomi akan bergantung pada seberapa besar keberhasilan pemerintah menangani masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh virus korona.
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved