Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEMENKO Bidang Perekonomian menekankan bahwa program Kartu Prakerja tidak mensyaratkan besaran upah tertentu untuk menjadi peserta.
"Kriteria gaji Rp3,5 juta itu kriteria untuk BSU (Bantuan Subsidi Upah). Kartu Prakerja tidak pernah mensyaratkan kriteria itu, karena memang tidak diatur dalam aturan pelaksanaan program," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UKM Rudy Salahuddin, Selasa (24/5).
Rudy menyebut program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia. Upaya itu melalui skilling, reskilling, maupun upskilling.
Baca juga: BPK Ungkap 6.011 Permasalahan Senilai Rp31,34 Triliun
Dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, tidak ada pembatasan besaran gaji maupun upah bulanan bagi pendaftar program Kartu Prakerja. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah meminta pendapat hukum dari Jamdatun melalui surat No. S-075/Dir-Eks/2/2022.
"MPPKP akan melaporkan kepada Komite Cipta Kerja atas hasil pendapat hukum Jamdatun. Untuk dijadikan pertimbangan Komite Cipta Kerja dalam menyusun kebijakan," imbuh Rudy.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam pemeriksaan semester II 2021. Termasuk, permasalahan pada program Kartu Prakerja, yakni 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.
Baca juga: Tahun Ini, BI Proyeksikan Ekonomi Global Tumbuh 3,4%
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad menilai temuan BPK mengonfirmasi kekhawatiran terhadap program Kartu Prakerja. Apalagi, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan rekomendasi perbaikan atas program tersebut.
"Yang jelas program ini harus disetop dulu, karena temuan BPK ini terlalu besar. Indikasi jumlah peserta tidak tepat sasaran itu terlalu besar. Ini artinya ada desain program yang salah," tegas Tauhid.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved