Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENKO Bidang Perekonomian menekankan bahwa program Kartu Prakerja tidak mensyaratkan besaran upah tertentu untuk menjadi peserta.
"Kriteria gaji Rp3,5 juta itu kriteria untuk BSU (Bantuan Subsidi Upah). Kartu Prakerja tidak pernah mensyaratkan kriteria itu, karena memang tidak diatur dalam aturan pelaksanaan program," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UKM Rudy Salahuddin, Selasa (24/5).
Rudy menyebut program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia. Upaya itu melalui skilling, reskilling, maupun upskilling.
Baca juga: BPK Ungkap 6.011 Permasalahan Senilai Rp31,34 Triliun
Dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, tidak ada pembatasan besaran gaji maupun upah bulanan bagi pendaftar program Kartu Prakerja. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah meminta pendapat hukum dari Jamdatun melalui surat No. S-075/Dir-Eks/2/2022.
"MPPKP akan melaporkan kepada Komite Cipta Kerja atas hasil pendapat hukum Jamdatun. Untuk dijadikan pertimbangan Komite Cipta Kerja dalam menyusun kebijakan," imbuh Rudy.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam pemeriksaan semester II 2021. Termasuk, permasalahan pada program Kartu Prakerja, yakni 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.
Baca juga: Tahun Ini, BI Proyeksikan Ekonomi Global Tumbuh 3,4%
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad menilai temuan BPK mengonfirmasi kekhawatiran terhadap program Kartu Prakerja. Apalagi, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan rekomendasi perbaikan atas program tersebut.
"Yang jelas program ini harus disetop dulu, karena temuan BPK ini terlalu besar. Indikasi jumlah peserta tidak tepat sasaran itu terlalu besar. Ini artinya ada desain program yang salah," tegas Tauhid.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Tiga mesin ekonomi harus bergerak bersama dan berkesinambungan
Kredit Usaha Rakyat untuk Produktivitas Masyarakat dan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Ekonomi Tumbuh, Indonesia Maju, Keluarga Sejahtera
Menhub menjelaskan, terkait dengan syarat STRP bagi para pengemudi ojol tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat secara kolektif oleh masing-masing aplikator ojol.
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginisiasi hampir 5 juta buruh yang tersebar di 15 ribu pabrik di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved