Rabu 01 Juni 2022, 19:05 WIB

Beri WTP ke Anies, BPK Catat Kelebihan Bayar Gaji

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Beri WTP ke Anies, BPK Catat Kelebihan Bayar Gaji

MI/M Irfan.
Gedung BPK, Jakarta.

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya kepada Pemprov DKI Jakarta atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Pemprov DKI Tahun Anggaran 2021. Meskipun demikian, ada catatan-catatan terhadap temuan BPK DKI untuk dapat diperbaiki oleh Pemprov. 

Sejumlah temuan pada sisi belanja daerah, BPK menemukan ada kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kerja daerah. "BPK mecatat kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kerja daerah, dan TPP sebesar Rp4,17 miliar," ujar Kepala BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo dalam sambutannya di rapat paripurna penyerahan LHP atas LPJ Pemprov DKI 2021 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).

Selain itu, BPK mencatat ada kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar. "BPK juga mencatat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp3,52 miliar," terangnya.

Kedua, pada sisi pendapatan, BPK menemukan kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah, antara lain terdapat 303 wajib pajak BPHTP yang selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan tetapi BPHTB-nya kurang ditetapkan sebesar Rp141,63 miliar. "Hal tersebut terjadi karena pengesahan atau validasi bukti pembayaran BPHTB dilakukan sebelum proses verifikasi dan validasi perhitungan ketetapan BPHTP," jelas Dede.

Baca juga: Polisi Tangkap Pencuri Sepeda Motor yang Mengaku Debt Collector

Dalam pengelolaan aset, BPK juga menemukan permaslaahan kekurangan pemenuhan kewajiban Koefisien lantai bangunan atau KLB sebesar Rp2,17 miliar, pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta ada 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama. 

Dede pun berharap, sederet catatan BPK tersebut akan segera diperbaiki. Pemprov DKI juga diharap menjalankan rekomendasi BPK tepat waktu. (OL-14)

Baca Juga

MI/Ramdani

Tak Lagi Berorientasi Kendaraan Pribadi, Pertumbuhan Jalan di Jakarta Hanya 0,01%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 29 September 2022, 13:31 WIB
Pemprov DKI fokus membangun transportasi massal dan pengembangan kota yang berorientasi transit atau transit oriented development...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kombes Murbani Terima Sanksi Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Tewasnya Brigadir J

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Kamis 29 September 2022, 12:58 WIB
"Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma...
dok.ist

Bantu Warga Bogor UMKM Emak-emak for Sandi Jual Sembako Murah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 September 2022, 09:03 WIB
RATUSAN ibu - ibu di Kota Bogor mengantre bazar sembako murah yang digelar oleh UMKM Emak - Emak For Sandi Bogor di Lebak Pilar, Kelurahan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya